Bahlil Lapor ke Prabowo, Golkar Resmi Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA, PostingNews.id – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia datang ke Istana Kepresidenan pada Senin, 3 November 2025, dengan membawa kabar yang cukup bersejarah bagi partainya. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menyampaikan bahwa Golkar secara resmi mengusulkan nama mantan Presiden Soeharto untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Dengan gaya penuh keyakinan, Bahlil menuturkan bahwa keputusan itu diambil melalui mekanisme rapat internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. “Saya bilang Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” ujarnya usai bertemu Prabowo di kompleks Istana Jakarta Pusat.

Bahlil menilai jasa Soeharto tidak bisa dihapus dari sejarah. Menurutnya, di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat mengalami masa keemasan yang ditandai dengan stabilitas ekonomi, kedaulatan pangan, dan energi. “Ketika inflasi sekian ratus persen, Indonesia terkenal dengan Macan Asia di saat itu. Itu tidak bisa terlepas dari jasa Soeharto,” kata Bahlil, seolah mengingat masa ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan lambang kejayaan nasional.

Atas dasar itulah, Bahlil menilai Soeharto pantas diberi gelar Pahlawan Nasional. Ia mengklaim bahwa Prabowo menerima usulan tersebut dengan terbuka dan akan mempertimbangkannya sesuai mekanisme yang berlaku. “Ada mekanisme yang harus dilalui,” katanya, menegaskan bahwa Golkar tidak sekadar meminta, tetapi mengikuti prosedur resmi yang ada.

BACA JUGA:ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat Tanpa Pensiun, BKN: Banyak yang Sudah Jadi Korban

Tak berhenti di situ, Bahlil menyampaikan bahwa Golkar juga telah menyerahkan permohonan serupa kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ia memastikan bahwa baik di fraksi maupun di tingkat DPP, partai berlambang pohon beringin itu akan terus memperjuangkan pengakuan terhadap Soeharto. “Konsisten terus baik di fraksi maupun di DPP Partai Golkar. Sebab Soeharto itu tokoh, Presiden. Bagi Golkar ini adalah bagian dari apa yang beliau meletakkan kerangka perjuangan Golkar pada masa itu,” ujarnya dengan nada hormat.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa nama Soeharto memang termasuk dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional yang telah diterima Istana dari Kementerian Sosial. Ia mengatakan, daftar tersebut tengah dipelajari langsung oleh Presiden. “(Soeharto) termasuk yang diusulkan,” kata Prasetyo di kantor Antara, Jakarta Pusat, pada 30 Oktober 2025.

Prasetyo menjelaskan bahwa proses seleksi masih berlangsung dan Presiden belum mengambil keputusan akhir. Ia menyebut jumlah calon yang diusulkan cukup banyak, meski enggan merinci. “Mohon waktu, nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan diumumkan. Tidak ada angka-angka yang baku mengatur berapanya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Gelar sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pembahasan resmi tentang usulan tersebut akan dilakukan sebelum Hari Pahlawan. “Jadi, tentu sebelum 10 November kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar kepada Presiden,” kata Fadli.

BACA JUGA:Gibran Mau Pesantren Cetak Santri Ahli AI, Katanya Akhlak Perlu Teman Teknologi

Namun, di luar lingkaran kekuasaan, suara penolakan sudah bergema. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA menolak tegas usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Anggota KIKA, Herdiansyah Hamzah, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang lahir dari perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Jika Golkar menganggap Soeharto sebagai bapak pembangunan, maka bagi para aktivis reformasi, ia tetap sosok yang membungkam kebebasan dan menorehkan pelanggaran HAM. Di tengah dua pandangan yang saling bertolak belakang itu, keputusan akhir kini berada di tangan Presiden Prabowo, seorang mantan jenderal yang juga pernah menjadi bagian dari era Soeharto.

Apakah sejarah akan menulis Soeharto sebagai pahlawan atau mengingatnya sebagai penguasa yang terlalu lama berkuasa, sepertinya 10 November nanti akan memberi jawabannya.