Menteri Israel Smotrich Minta Maaf Usai Hina Arab Saudi Soal Normalisasi Diplomatik

POSTINGNEWS.ID – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich akhirnya menarik ucapannya yang menghina Arab Saudi terkait pembahasan normalisasi hubungan antara Tel Aviv dan Riyadh.

Ucapan itu sebelumnya memicu reaksi keras di dalam negeri dan sorotan dari komunitas internasional.

Smotrich sebelumnya mengejek Saudi karena menolak upaya normalisasi dengan Israel, kecuali jika Tel Aviv mengakui berdirinya negara Palestina.

Komentar itu disampaikan dalam konferensi dua media Israel, Zomet dan Makor Rishon, pada Selasa (21/10).

BACA JUGA:Sri Sultan Bahas Peluang Perempuan Pimpin Keraton Yogyakarta

" Pernyataan saya tentang Arab Saudi jelas salah dan saya menyesali serangan yang ditimbulkannya," kata Smotrich dalam akun sosial X, pada Kamis (23/10), dikutip dari Anadolu Agency.

Meski menyesal, Smotrich tetap menegaskan pandangannya agar Saudi menghormati sejarah dan hak-hak bangsa Yahudi di tanah Yudea dan Samaria (Tepi Barat).

"Meski demikian, dan sekaligus, saya berharap Saudi tidak menyerang kami dan tak mengabaikan warisan, tradisi, dan hak-hak orang Yahudi atas wilayah bersejarah tanah air mereka di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."

Sebelumnya, Smotrich sempat berkata kasar kepada Saudi dengan kalimat, “Jika Arab Saudi mengatakan kepada kami ‘normalisasi ditukar dengan negara Palestina,’ tidak terima kasih, kawan-kawan. Tetaplah mengendarai unta di gurun Saudi dan kami akan lanjut membangun dengan ekonomi, masyarakat, dan negara serta segala hal hebat yang sudah bisa kami lakukan.” katanya.

BACA JUGA:Kejagung Periksa Nicke Widyawati dan Pejabat Terminal Merak Terkait Dugaan Korupsi Migas

Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari tokoh oposisi Israel, termasuk Yair Lapid dari Partai Yesh Atid.

"Untuk sahabat kami Kerajaan Arab Saudi dan Timur Tengah, Smotrich tidak mewakili Negara Israel," ujarnya.

Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi. Namun, Riyadh tetap menegaskan sikapnya: normalisasi hanya mungkin terjadi jika Israel mengakui kedaulatan Palestina yang merdeka.*