Golkar Pasang Badan, Soeharto Tetap Mau Diangkat Pahlawan Meski Banyak yang Protes

JAKARTA, PostingNews.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mantap berdiri di barisan depan membela usulan agar Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Meski wacana ini menuai pro dan kontra, Idrus menyebut partainya tidak akan gentar sedikit pun. Menurutnya, Golkar sudah sejak lama memperjuangkan hal itu dan tidak akan berhenti di tengah jalan.

“Golkar tidak pernah surut dan tidak pernah mundur sedikit pun untuk memperjuangkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Idrus saat ditemui wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Bagi Idrus, Soeharto bukan sekadar mantan presiden yang berkuasa tiga dekade, tapi sosok yang meninggalkan jejak besar dalam pembangunan nasional. Ia menilai salah satu warisan penting Soeharto adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dulu menjadi panduan pembangunan dari pusat hingga daerah. 

Idrus bahkan memuji langkah Soeharto yang akhirnya memilih mundur secara sadar saat krisis 1998 mengguncang negeri. “Ini kan sangat luar biasa. Secara sadar mengundurkan diri dan lain-lain sebagainya, lalu menyerahkan kepada aturan yang ada,” kata dia.

BACA JUGA:Survei IDSIGHT: Warga Tidak Puas dengan Program MBG, Separuhnya Kecewa

Dengan keyakinan penuh, Idrus menyebut Soeharto tetap layak disebut pahlawan meski sebagian masyarakat menolak. Ia menganggap perbedaan pendapat adalah hal wajar di negara sebesar Indonesia. “Dan kita juga tak tahu apakah mereka protes karena tidak tahu, atau ada misalkan pengaruh-pengaruh lain,” ujarnya sambil menduga.

Namun ia menegaskan satu hal: Golkar tidak peduli dengan penolakan itu. Partai akan terus maju tanpa ragu. Bahkan, kata Idrus, Golkar siap pasang badan untuk menghadapi siapa pun yang keberatan dengan pencalonan Soeharto. “Dan (kami) akan menghadapi dialog dengan siapapun untuk memuluskan proses-proses yang sudah berjalan itu,” katanya.

Faktanya, ide menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional memang bukan isu baru di tubuh Golkar. Sejak Munaslub di Bali pada 2016, sudah ada instruksi internal agar kader partai memperjuangkan nama Soeharto. Tahun ini, kesempatan itu datang lagi setelah Kementerian Sosial resmi memasukkan nama Soeharto ke dalam daftar 40 calon pahlawan yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Selain Soeharto, daftar itu juga berisi nama Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan aktivis buruh Marsinah. Dewan yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini akan menentukan rekomendasi sebelum diajukan ke presiden untuk diputuskan.

BACA JUGA:Guntur Romli Sindir Keras: Yang Layak Jadi Pahlawan Itu Gus Dur dan Marsinah, Bukan Soeharto

Namun pencalonan Soeharto langsung menuai badai kritik. Amnesty International Indonesia lewat Direktur Eksekutif Usman Hamid menyebut langkah pemerintah ini seperti upaya memutar balik sejarah. “Menjadi kian jelas bahwa pemerintahan saat ini ingin meninggalkan nilai-nilai reformasi 1998,” ujar Usman.

Usman menilai, selama 32 tahun berkuasa, Soeharto meninggalkan banyak catatan kelam: pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, hingga nepotisme. Karena itu, baginya pencalonan ini bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan sinyal bahwa pemerintah mulai melupakan janji reformasi untuk menegakkan HAM dan memberantas KKN.

Bagi sebagian pihak, Soeharto mungkin dianggap bapak pembangunan. Tapi bagi sebagian lain, gelar pahlawan nasional untuknya terasa seperti memberi medali pada luka yang belum sepenuhnya sembuh.