Pemerintah Mau Bikin Soeharto Jadi Pahlawan, Amnesty: Reformasi Sudah Lupa Diri?

JAKARTA, PostingNews.id – Amnesty International Indonesia kembali bersuara lantang soal rencana pemerintah yang dianggap melukai semangat reformasi. Kali ini, lembaga tersebut menyoroti keputusan Kementerian Sosial yang memasukkan nama Soeharto, presiden yang berkuasa selama tiga dekade, ke dalam daftar calon pahlawan nasional.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah itu bukan sekadar nostalgia politik, melainkan sinyal jelas bahwa pemerintah mulai melupakan janji reformasi 1998 yang dulu menggulingkan rezim Orde Baru. 

“Kian jelas bahwa pemerintahan saat ini ingin meninggalkan nilai-nilai reformasi 1998,” ujar Usman kepada wartawan, Selasa, 21 Oktober 2025.

Usman menegaskan pencalonan Soeharto sama saja menertawakan sejarah. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto meninggalkan jejak panjang pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme yang merajalela. Ia menilai wacana menjadikan Soeharto pahlawan sama artinya dengan mundur dari komitmen pemberantasan KKN dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

BACA JUGA:Survei IPO: Kepuasan Publik ke Prabowo 86 Persen, Gibran Hanya 29 Persen

Menurut Usman, syarat menjadi pahlawan nasional sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Seorang calon harus memiliki integritas moral, keteladanan, serta karya besar yang bermanfaat bagi masyarakat. 

“Pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak memenuhi syarat kedua sumber hukum tersebut,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa langkah ini mengabaikan semangat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang pencegahan KKN, yang ironisnya sudah dicabut tahun lalu—tepat saat wacana pengusulan Soeharto kembali menguat. Bagi Usman, pencabutan itu seperti menyiapkan jalan mulus untuk rehabilitasi politik Orde Baru.

Yang membuat situasi semakin absurd, nama Soeharto diajukan bersamaan dengan tokoh-tokoh yang justru menjadi simbol perlawanan terhadap tirani. Dalam daftar 40 calon pahlawan yang diserahkan Kementerian Sosial ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, ada nama aktivis buruh Marsinah yang dibunuh pada 1993 serta Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Usman mencurigai keduanya hanya dijadikan “pemanis bibir”.

BACA JUGA:Purbaya Tuduh Dana Jabar Rp4 Triliun Nganggur, Dedi Mulyadi Balas Pakai Data

“Marsinah dan juga Gus Dur hanya dijadikan sebagai pemanis bibir saja dari niat pemerintah yang sedari awal memang ingin menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional,” ujarnya.

Menanggapi kritik itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdalih seluruh nama yang diusulkan telah memenuhi syarat administratif. “Semua yang kami usulkan telah memenuhi syarat,” katanya. Ia menyerahkan proses selanjutnya kepada Dewan Gelar yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Fadli mengatakan dewan akan mulai bekerja besok untuk membahas 40 nama tersebut dan menyiapkan rekomendasi sebelum Hari Pahlawan. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. 

“Biasanya penentuannya itu menjelang Hari Pahlawan. Jadi tentu sebelum 10 November, kami akan menyampaikan hasil dari sidang dewan gelar tersebut kepada presiden,” ujar Fadli Zon.