Guntur Romli Sindir Keras: Yang Layak Jadi Pahlawan Itu Gus Dur dan Marsinah, Bukan Soeharto

JAKARTA, PostingNews.id – Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli lagi-lagi bicara tanpa tedeng aling-aling soal usulan gelar pahlawan nasional yang mencantumkan nama Soeharto. Menurutnya, kalau bicara soal keberanian melawan ketidakadilan, nama yang pantas diangkat justru Gus Dur dan Marsinah, bukan Soeharto yang pernah berkuasa tiga dekade penuh dengan gaya otoriternya.

“Karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah. Soeharto tetap dengan fakta sejarah, mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan Reformasi ’98 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat,” kata Guntur saat dihubungi wartawan, Kamis, 23 Oktober 2025.

Menurut Guntur, baik Gus Dur maupun Marsinah adalah simbol perlawanan terhadap represi dan ketimpangan di masa Orde Baru. Ia merasa aneh kalau nama mereka disejajarkan, apalagi dibandingkan, dengan Soeharto yang justru jadi sosok yang dilawan. “Saya miris, untuk mengangkat Soeharto jadi pahlawan, tapi seakan-akan nama seperti Gus Dur dan Marsinah dijadikan barter. Padahal Gus Dur dan Marsinah dikenal melawan Soeharto dan Orde Baru,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika usulan itu benar-benar disetujui, maka sejarah bisa jungkir balik. Bukan tak mungkin gerakan mahasiswa 1998 yang menumbangkan Soeharto malah dianggap sebagai tindakan melawan negara. “Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa ’98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan,” tegas Guntur.

BACA JUGA:Dedi Mulyadi ke Aqua: Air Gratis Boleh, Tapi Jangan Ngibul Soal Pajak

Selain soal moral sejarah, Guntur menyinggung luka lama yang belum kering. Ia mengingatkan bahwa di masa Soeharto, negara pernah menetapkan beberapa peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat. Dari tragedi 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari 1989, sampai penghilangan paksa aktivis menjelang kejatuhan sang jenderal pada 1998.

"Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran HAM itu bukan lagi pelanggaran, tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru saat itu,” pungkasnya.

Polemik ini bermula dari langkah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menyerahkan daftar 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon. Dalam daftar itu ada nama Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah. 

"Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini,” kata Saifullah.

BACA JUGA:PDIP Kasih PR ke Prabowo: Konsolidasi Sudah Oke tapi Warga Masih Banyak yang Nganggur

Selain ketiganya, daftar tersebut juga memuat nama tokoh agama seperti Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syansuri, dan KH Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal senior, M Jusuf dan Ali Sadikin. Fadli Zon menyebut Dewan Gelar akan segera bersidang membahas nama-nama itu sebelum hasilnya diserahkan kepada Presiden.

Kalau benar Soeharto akhirnya disahkan jadi pahlawan, bisa jadi perdebatan ini akan terus bergulir. Sebab bagi banyak orang, terutama generasi Reformasi, rasanya janggal jika sosok yang dulu dijatuhkan karena kekuasaan absolut justru kembali diangkat dengan gelar yang suci.