Puan Maharani Tegaskan DPR Fokus Awasi Isu Strategis, dari Transportasi Online hingga Judi Digital

POSTINGNEWS.ID --- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan menyampaikan sejumlah persoalan penting yang kini menjadi perhatian serius parlemen.

Dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025), Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk merespons masalah-masalah aktual yang tengah dirasakan masyarakat.

BACA JUGA: DPR Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Usul Gunakan Dapur Sekolah Demi Keamanan

Perlindungan Pekerja Transportasi Online

Puan menyoroti perlunya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online. Menurutnya, keberadaan pekerja ojek online dan driver aplikasi sudah menjadi bagian penting dari perekonomian, sehingga mereka butuh kepastian kesejahteraan.

BACA JUGA:Kuota Haji Indonesia 2026 Tetap 221 Ribu Jamaah, Pembagian Tunggu Persetujuan DPR

Penanganan KLB dan Bencana Alam

Selain itu, DPR juga menyoroti penyakit campak yang baru-baru ini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa daerah. Puan meminta langkah mitigasi dan penanganan cepat agar wabah tidak meluas.

Tak hanya soal kesehatan, DPR juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana, terutama menghadapi banjir dan longsor yang masih kerap melanda banyak wilayah Indonesia.

BACA JUGA:DPR Soroti Kasus Keracunan Program MBG: Kritik Demi Keselamatan Anak, Bukan Politisasi

Pengawasan Ibadah Haji dan Judi Online

Isu lain yang ikut menjadi perhatian adalah penyelenggaraan ibadah haji. Puan menyinggung polemik dana talangan haji yang harus segera mendapat kepastian.

Selain itu, DPR juga mendukung pembentukan Satgas Judi Online. Menurut Puan, langkah ini penting untuk menekan praktik perjudian digital yang semakin meresahkan masyarakat.

BACA JUGA:Panja DPR Sepakati Kementerian BUMN Dihapus, Diganti Lembaga Baru Langsung di Bawah Presiden

Konflik Agraria dan Dukungan untuk UMKM

Puan menambahkan bahwa DPR akan terus mengawasi penyelesaian konflik agraria yang tak kunjung tuntas di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya mencari solusi komprehensif agar konflik tanah tidak terus berlarut.

Dari sisi ekonomi, DPR juga memberi perhatian pada penguatan UMKM. Melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu, DPR berharap pelaku usaha kecil bisa lebih mudah mengakses pendampingan dan permodalan.

BACA JUGA:Anggota DPR Bonnie Triyana Sindir Polisi: Cuma Rezim Fasis yang Takut Sama Buku

Kelangkaan BBM, Harga Beras, dan Program MBG