Panja DPR Sepakati Kementerian BUMN Dihapus, Diganti Lembaga Baru Langsung di Bawah Presiden

Mengelola sekaligus mengawasi jalannya perusahaan pelat merah.

Berbeda dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, agar fungsi keduanya tetap jelas dan tidak tumpang tindih.

Nama resmi lembaga ini belum ditentukan. Andre menyebut, kewenangan penamaan dan detail teknis diserahkan sepenuhnya kepada Presiden melalui Perpres.

BACA JUGA:Kursi Menteri BUMN Lowong, Prabowo Masih Cari Bos Baru Pengganti Erick

Apa Dampaknya bagi Publik?

Revisi ini dinilai akan mengubah wajah BUMN ke depan. Dengan pengawasan lebih ketat dan transparan, diharapkan pengelolaan aset negara akan lebih efisien, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Bagi masyarakat, perubahan ini juga bisa menjadi harapan baru agar BUMN tidak hanya berperan sebagai mesin bisnis pemerintah, tetapi juga benar-benar memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi publik.

Kesimpulan

Kesepakatan menghapus Kementerian BUMN menjadi momentum penting dalam sejarah tata kelola BUMN di Indonesia. Pertanyaannya kini, sejauh mana lembaga baru ini mampu menjalankan fungsi strategisnya?

Dengan kontrol BPK yang lebih terbuka dan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara, publik tentu berharap BUMN bisa lebih bersih, transparan, dan profesional.a.