Jawa Barat Juara Keracunan MBG, JPPI: Ini Bukan Nasi Basi, tapi Sistem yang Basi

JAKARTA, PostingNews.id – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji blak-blakan soal darurat keracunan program makan bergizi gratis alias MBG. Ia menyebut Jawa Barat jadi juara satu kasus terbanyak. “Di Jabar itu ada 2000-an,” kata Ubaid saat audiensi dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Audiensi itu juga dihadiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) serta Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA). JPPI menegaskan, laporan soal MBG ini bukan karangan, melainkan hasil citizen report card (CRC) dari Januari sampai September.

Data terbaru bikin dahi makin berkerut. Per 14 September 2025, JPPI sudah mencatat 5.360 kasus keracunan akibat makanan MBG di sekolah. Seminggu kemudian, 21 September, angka itu meledak lagi dengan tambahan 1.092 kasus.

“Bulan Juni sudah turun, karena memang sekolah masih SPMB atau PPDB sehingga (angkanya) kecil. Tapi begitu sekolah masuk bulan Juli, kemudian Agustus dan SPPG September ini digeber MBG-nya maka naik angkanya gila-gilaan, sampai ribuan,” ujar Ubaid.

BACA JUGA:Modus Baru Penipuan Manfaatkan Fitur Share Screen WhatsApp, Waspadai Ancaman Data Bocor

Dalam catatan JPPI, lima provinsi penyumbang keracunan terbanyak adalah Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus. “Kalau kasusnya hanya di satu kabupaten, mungkin soal teknis. Tapi kalau sudah hampir di seluruh provinsi, berarti ini masalah sistem,” tegas Ubaid.

JPPI menganggap kekacauan MBG bukan sekadar kelalaian di lapangan, tapi bobroknya sistem di pusat. Dari SOP, aturan teknis, sampai menu yang dianggap ngawur. “Karena itu penyelesaian harus dilakukan pemerintah pusat, bukan hanya ditangani penyelenggara di daerah,” kata Ubaid.

JPPI bahkan menyebut ada tujuh skandal dalam MBG. Pertama, guru dipaksa jadi tukang hitung, tukang distribusi, bahkan tukang ganti makanan hilang tanpa insentif. Kedua, konflik kepentingan di dapur MBG.

Ketiga, BGN gagal memastikan akuntabilitas. Keempat, pengawasan tanpa masyarakat sipil. Kelima, hak dan nyawa anak dipertaruhkan. Keenam, standar gizi yang kacau. Ketujuh, koordinasi dinas pendidikan dan kesehatan yang lemah.