Publik Buka Pendapatan DPR, Ternyata Tunjangannya Beranak-pinak

Lucius juga menyoroti tunjangan komunikasi intensif yang nilainya mencapai Rp20,03 juta. Besarnya angka itu dinilai tidak sebanding dengan kualitas komunikasi anggota DPR kepada rakyat.

”Eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjungan sebesar itu? Kalau DPR dibilang tak cukup aspiratif, tunjangan komunkasi intensif itu jadi enggak bermakna,” ungkapnya.

Langkah DPR membuka data gaji dan tunjangan memang layak diapresiasi sebagai jawaban awal terhadap kritik publik. Tapi, menurut Lucius, pembenahan tak bisa berhenti di sana. Evaluasi harus menyeluruh agar efektivitas anggaran yang berasal dari pajak rakyat benar-benar terjaga.

BACA JUGA:Hotman Tantang Gelar Perkara di Istana: Nadiem Enggak Korup, Kok Ditahan?

”Setelah respons awal DPR dengan penghapusan tunjangan perumahan dan pengurangan nominal tunjangan untuk jenis tunjangan lain, DPR akan kembali melakukan semacam pembenahan menyeluruh untuk jenis dan nominal tunjangan yang mereka terima,” kata Lucius.

Dengan kata lain, masyarakat kini tahu nominal gaji DPR. Tapi transparansi bukan sekadar angka, yang dipertanyakan publik justru mengapa ada tunjangan kembar rasa dan untuk apa komunikasi intensif senilai Rp20 juta kalau rakyat tetap merasa tak didengar?