TNI Bilang Oke Soal Tuntutan 17+8, Tapi Belum Jelas Kapan Dieksekusi

JAKARTA, PostingNews.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya buka suara soal tiga poin dalam tuntutan rakyat 17+8 yang ditujukan langsung kepada mereka. Alih-alih marah atau pasang badan, TNI memilih sikap kalem: mereka berterima kasih atas saran yang datang dari masyarakat sipil.

“TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8, yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” ujar Kepala Pusat Penerangan Brigjen TNI Freddy Ardianzah di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 5 September 2025.

Dalam nada yang lebih diplomatis ketimbang militeristik, Freddy menegaskan bahwa pihaknya menghormati aspirasi sipil yang disampaikan lewat tuntutan tersebut. Bahkan, TNI disebut “sangat menghormati supremasi sipil”—frasa yang tak sering terdengar dari balik pagar barak.

BACA JUGA:Dasco: Gaji 5 Anggota DPR Nonaktif Dicabut, Tinggal Menunggu Sidang Etik

“TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu. Dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil apa pun yang diputuskan, apa pun kebijakan yang diberikan kepada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan, jelasnya.

Sebagai pengingat, gerakan 17+8 Indonesia Berbenah yang viral di media sosial menyelipkan tiga “PR khusus” untuk TNI, yakni:

1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
2. Tegakkan disiplin internal, agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

TNI tak menyangkal atau menepis isi tuntutan tersebut, tapi juga tidak menjanjikan akan mengeksekusinya besok pagi. Mereka memilih jalan tengah, yakni apresiasi sambil tetap menjaga marwah kesatuan.

BACA JUGA:TNI: Yang Ditangkap Brimob Bukan Provokator, Tapi Petugas Intel yang Lagi Lelah

Bisa jadi, ini semacam sinyal bahwa TNI siap mendengarkan, asal jangan disuruh terlalu minggir sampai lupa cara baris-berbaris.

DPR Juga Menjawab 17+8

Di samping TNI menyampaikan apresiasi dan komitmen terhadap tiga poin tuntutan dari gerakan 17+8 Indonesia Berbenah—terkait supremasi sipil dan netralitas di ruang publik—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memberikan respons resmi atas tuntutan rakyat yang jatuh tempo pada Jumat, 5 September 2025.

Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tampil bersama dua koleganya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi yang digelar sehari sebelumnya.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang untuk kali ini tak hanya memegang palu sidang, tapi juga menginjak pedal rem atas sederet fasilitas mewah legislatif.

BACA JUGA:Google Klarifikasi Soal Korupsi Chromebook, Tapi Tak Komentar Soal Nadiem