DPR Terkepung Tuntutan 17+8, Dasco Gelar Rapat Evaluasi dengan Pimpinan Fraksi Besok

JAKARTA, PostingNews.id – Gedung DPR Senayan kembali jadi panggung tuntutan publik. Kali ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tak bisa mengelak dari derasnya aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil. 

Dalam pertemuan dengan aktivis BEM dan kelompok kepemudaan, Dasco mengakui bahwa tuntutan rakyat 17+8—yang viral di media sosial dan direpost massal oleh influencer—sedang bergema keras di telinga para elit parlemen.

“Sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8,” ujar Dasco dengan nada kompromistis di Kompleks Parlemen, Rabu, 3 September 2025.

Menyadari tekanan publik tak main-main, Dasco menjanjikan langkah konkret: rapat evaluasi darurat bersama seluruh pimpinan fraksi DPR akan digelar besok. Targetnya adalah menyusun kesepakatan politik menyikapi sederet tuntutan publik yang sudah tak bisa diabaikan.

BACA JUGA:Dasco: DPR Tak Lagi Terima Tunjangan Rumah Sejak 31 Agustus

“Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” katanya.

Tuntutan “17+8” yang viral itu memang bukan sekadar status IG atau utas X. Ini adalah manifesto digital rakyat yang disusun dengan warna mencolok—pink dan hijau dengan latar hitam—serta diberi tenggat waktu yang tak main-main, seminggu dan setahun. 

Dalam 1 Minggu (deadline: 5 September), publik mendesak:

Tugas Presiden Prabowo Subianto:

1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;

2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.

BACA JUGA:Bersama Putin dan Xi, Prabowo Duduk di Barisan Pemimpin Anti-Barat dalam Parade China

Tugas untuk DPR

3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;