Anak Buah Luhut Klaim IMF Telah Minta Maaf ke Pemerintah RI Soal Polemik Hilirisasi
Minggu 13-08-2023,18:54 WIB
Editor:
Deden Rinaldi
|
Markas IMF di Washington DC.--Istimewa
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - International Monetary Fund (IMF) meminta maaf kepada Pemerintah Indonesia atas laporan terbaru yang mengusulkan agar Indonesia menghapus pembatasan ekspor mineral untuk mendukung hilirisasi.
Permintaan maaf ini diungkapkan dalam pertemuan pada 9 Agustus 2023, di mana Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, secara langsung memohon maaf kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Kedua belah pihak memiliki hubungan dekat sejak tahun 2018 dan terbuka dalam berbicara mengenai masalah tersebut.
"Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut," ungkap Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto, Minggu (13/8).
Dalam permintaan maafnya, Kristalina juga mengapresiasi program hilirisasi nikel yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan stabilitas makro negara.
Sebelumnya, IMF dalam Dokumen Konsultasi Staf-nya merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk secara bertahap menghapus pembatasan ekspor komoditas mineral, termasuk larangan ekspor bijih nikel ke komoditas lainnya.
Namun, pemerintah Indonesia melihat potensi dalam program hilirisasi ini, termasuk pengembangan manufaktur baterai untuk kendaraan listrik.
Meskipun demikian, IMF menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan biaya dari program hilirisasi ini, serta dampaknya terhadap negara lain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah tetap konsisten dengan program hilirisasi ini.
"Supaya nilai tambah (dari hilirisasi bisa) dinikmati di dalam negeri," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Meskipun IMF memberikan pandangan dan rekomendasi terkait pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kritik juga muncul dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Dia menyatakan bahwa IMF menerapkan standar ganda dalam mengkaji kebijakan larangan ekspor komoditas yang diterapkan pemerintah.
"IMF melakukan standar ganda," kata Bahlil beberapa bulan lalu.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
