Kok di Korea Selatan Tak Bisa Pakai Google Maps, Kenapa Sih?

Google menyimpan petanya di server asing dan karenanya tidak diizinkan mengakses data peta Korea Selatan.

Pada tahun 2016, pejabat Korea Selatan menawarkan untuk menyerahkan data peta negara mereka ke Google dengan syarat bahwa perusahaan teknologi tersebut mengurangi resolusi peta untuk tempat-tempat penting seperti pos militer dan kantor pemerintah.

Google menolak tawaran itu. Jadi, jalan dan bangunan tetap beresolusi rendah secara online dan di aplikasi.

Pembatasan ini juga berlaku untuk Apple Maps. Layanan pemetaannya bahkan lebih sederhana.

BACA JUGA:Buruan Serbu, Google Indonesia Buka 7 Lowongan Kerja!

Meskipun Google Maps tidak dapat digunakan dengan mudah untuk navigasi, ada opsi lain untuk pelancong

Penduduk setempat telah beralih ke layanan Korea Selatan seperti Naver dan Kakao untuk mendapatkan petunjuk arah.

Layanan tersebut biasanya hanya tersedia dalam bahasa Korea dan pencarian harus dimasukkan dalam hangeul (alfabet Korea), yang menghadirkan tantangan nyata bagi wisatawan.

Naver dan Kakao berhasil mendorong Google dan Apple keluar dari industri pemetaan di Korea Selatan karena mereka menggunakan data peta pemerintah yang disimpan di dalam negeri dan mengaburkan lokasi sensitif.

BACA JUGA:Trending! Google Beberkan Data Penelusuran Warga Jakarta Soal Jodoh di Hari Valentine, Banyak Jomblo ya?

Tapi selain keamanan nasional, mungkin ada masalah proteksionisme. Layanan pemetaan Korea Selatan mungkin dapat mempertahankan dominasinya dan meninggalkan Apple dan Google keluar dari perdagangan sebagian karena fakta bahwa lobi lokal kuat di Korea Selatan.

Ini adalah negara tempat konglomerat besar yang dikendalikan keluarga menikmati hubungan dekat dengan pemerintah.

Samsung, misalnya, telah mendominasi pasar Korea Selatan selama beberapa dekade tidak hanya di industri ponsel pintar tetapi juga untuk segala hal mulai dari pusat medis hingga apartemen dan rumah duka.

Ketika Apple meraih 33 persen pangsa pasar ponsel cerdas Korea Selatan, Komisi Perdagangan Adil Korea menganalisis apakah perusahaan asing merugikan pasar. Hal ini mendorong Roger Kay, presiden firma analisis teknologi Endpoint Technologies Associates, menuduh Korea Selatan memiliki “agenda proteksionis” dalam sebuah artikel untuk Forbes.