Rencana BI Ubah Uang Rp 1000 Menjadi Rp 1, Kapan?
Bank Indonesia (BI) kembali memberikan kabar baik bagi para pedagang dengan menggratiskan biaya penggunaan QRIS.-@bank_indonesia-Instagram
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berencana akan melakukan redenominasi atau penghapusan nol pada rupiah.
Kabar ini sudah lama mencuat, namun sampai dengan hari ini aturan Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Rupiah masih belum ada kelanjutannya.
Padahal, RUU Redenominasi Rupiah telah dimasukkan dalam jangka menengah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
BACA JUGA:Tinggal Rebahan Uang Datang, Main Game Ini Buat Kamu Tajir (Part 1)
Sri Mulyani pernah memaparkan bahwa setidaknya ada dua alasan mengapa penyederhanaan nilai mata uang harus dilakukan.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan redenominasi harus memperhatikan dampaknya kepada penjualan barang dibawah Rp 1.000 jika diubah menjadi Rp 1.
Apabila penjualan barang di bawah Rp 1 cukup banyak, maka pemerintah harus mengeluarkan pecahan uang baru dibawah nilai tersebut.
Enny menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan waktu transaksi masa redenominasi. Bagaimana mengatasi apabila masyarakat telah menerapkan uang Rp 1 namun harga di toko masih menerapkan uang Rp 1.000.
BACA JUGA:Bikin Gak Berhenti Ngunyah, Resep Dimsum Mentai yang Lembut dan Creamy Untuk Sajian Camilan di Rumah
Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya.
Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dikaji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang berhasil melakukannya.
Pengalaman negara lain menunjukkan keberhasilan redenominasi menuntut stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang, dan kondisi fiskal.
BACA JUGA:Tak Mampu Bayar, Seorang Pria Tusuk Korban Setelah Menggunakan Layanan Prostitusi Booking Out (BO)
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
