Konflik Kepentingan Jadi Penyebab Maraknya Korupsi, DPR hingga MA 'Bermain'

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, terang-terangan mengatakan praktik korupsi di Indonesia terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan.

Hal itu yang menyebabkan korupsi di Tanah Air sulit untuk diberantas. Mahfud kemudian menyinggung hasil indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang rilis pada 2022 lalu.

Tertera angka IPK Indonesia mengalami kemerosotan dari sebelumnya berada di urutan 38 menjadi 34.

Hasil itu, kata Mahfud, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia semakin buruk.

BACA JUGA:TERUNGKAP! Alasan Polisi Tetap Panggil Bertah Sembiring Meski Sudah Meninggal Dunia: Benar Kita Lakukan Pemanggilan..

"Di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Sarinah, Jakarta Pusat, dilansir Senin, 12 Juni 2023.

Kemerosotan itu kemudian membuat pemerintah bertindak cepat dengan mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk menelusuri penyebabnya.

Ditemukan bahwa terjadi conflic of interest atau konflik kepentingan di kalangan para pejabat politik.

"Kesimpulannya memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik," ungkap Mahfud.

Parahnya, konflik kepentingan itu justru dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR dan Mahkamah Agung.

BACA JUGA:Mau Lihat Wujud Malaikat yang Turun ke Bumi? 99 Persen Manusia Biasa Pasti Tak Menyadarinya!

"Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung (MA), pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," bebernya.

Mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, praktik kotor itu memang tidak tampak secara terang-terangan.

Itu kenapa korupsi di Indonesia selalu menjadi persoalan yang sulit untuk diatasi.