Berani Bongkar Kasus Transaksi Janggal di Kemenkeu, Mahfud MD Sudah Kantongi Restu Jokowi?

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyoroti keberanian Menko Polhukam Mahfud MD membongkar kasus transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Achmad menduga, di balik keberanian itu, Mahfud MD didorong oleh restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempreteli borok kementerian di bawah pimpinan Sri Mulyani itu.

Dugaan itu didasarkan Achmad pada momen pertemuan Mahfud MD dengan Jokowi di pesawat hingga membicarakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang terjun bebas.

BACA JUGA:TERANG-TERANGAN! Mahfud MD Sebut Partai Politik Bikin Indonesia Rusak: Itu Ada di Pidato Bung Karno

"Sehingga hal itu membuat Jokowi kecewa dan meminta Mahfud MD untuk melakukan serangkaian kegiatan yang dinilai perlu seperti diantaranya adalah membuka Kemenkeu Gate," kata Achmad dalam keterangannya, Sabtu, 8 April 2023.

Achmad menyebut, fungsi utama Kemenkeu adalah menjaga pendapatan negara yang saat ini dibutuhkan untuk proyek mercusuar Jokowi seperti IKN.

"Tapi malah Presiden mendapatkan laporan dari Badan Otoritas IKN ternyata banyak level tinggi di Badan Otoritas IKN belum dibayarkan gajinya karena ada hambatan di Kemenkeu," sambungnya.

Tak bisa disangkal bahwa aksi bongkar kasus di Kemenkeu yang dilakukan Mahfud MD menimbulkan tanda tanya besar bagi publik.

BACA JUGA:WOW! Rocky Gerung Dukung Mahfud MD Jadi Capres: Dia Semacam Tabungan Etika..

"Kita semua bertanya tanya saat ini, mengapa Mahfud MD yang merupakan pembantu presiden membongkar apa yang terjadi di Kementerian Keuangan yang notabene Menteri Keuangan nya adalah Sri Mulyani Indrawati yang juga adalah pembantu presiden juga," tuturnya.

"Bukankah presiden bisa memanggil kedua pembantu nya tersebut untuk kemudian diselesaikan dalam rapat terbatas kedua pembantu nya tersebut," tanyanya.

Achmad pun menebak-nebak kalau kegaduhan pernyataan Mahfud MD tersebut adalah instruksi langsung dari presiden untuk mengungkap korupsi di Kemenkeu yang selama ini tak tersentuh dan terlindungi.

"Sehingga presiden lewat tangan Menkopolhukam ingin membongkar patgulipat keuangan di Kementerian Keuangan tersebut," pungkas Achmad Nur Hidayat.

Sumber: