Kemenkeu Siapkan Anggaran Senilai Rp 1,75 T Demi Lancarkan Program Ramah Lingkungan

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai pemberian insentif untuk Kendaraan Bermotor listrik berbasis Baterai (KBLBB) atau subsidi motor listrik rawan akan penyelewengan atau korupsi.

"Insentif kendaraan listrik membahayakan, rawan penyelewengan. Kan syaratnya TKDN 40 persen yang konversi, nah cara menemukan bengkel konversi gimana? nanti muncul calo konversi," ujar Djoko, Selasa (7/3/2023).

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi terkait program insentif KBLBB tersebut. Jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran.

Sebagai informasi, Pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 7 juta per unit untuk 200 ribu unit motor listrik baru dan 50 ribu motor listrik konversi. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk 35.900 unit mobil listrik, dan 138 unit bus.

BACA JUGA:Kok Bisa? Transaksi Mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu Mendadak Beres, DPR Blak-blakan: 'Lebih Mengerikan Kasus Ini Ternyata...'

Menurut Djoko, lebih baik anggaran insentif kendaraan listrik dialihkan untuk mensubsidi transportasi umum listrik. Berdasar pengamatannya, program yang diformulasikan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

"KPK masuk saja diawasi, karena aturannya tidak jelas mau diberikan kesiapanya. Ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia," terangnya.

Untuk sekarang ini, kendaraan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah transportasi umum yang berbasis listrik, baik di perkotaan maupun di daerah.

Bukan hanya dirinya saja yang tidak setuju dengan program tersebut, melainkan banyak pihak yang satu suara dengannya, salah satunya komunitas pegiat sepeda motor.

BACA JUGA:Mahfud MD Bongkar Dana Janggal Rp 300 T di Kemenkeu, DPR: 'Itu Sudah Lama, Pemerintah Diam Saja'

"Saat ini yang sangat diperlukan rakyat Indonesia itu angkutan umum berbasis listrik, itu bisa diwujudkan di dalam negeri tidak perlu impor," pungkasnya.