"Jelas sekali bahwa tidak punya alasan yang mempunyai argumentasi yang kuat semata-mata hanya kepada kepentingan kekuasaan," katanya.
Dia juga mencontohkan ketika Pilkada 2020 tidak ditunda saat COVID-19 sedang mengganas. Namun saat ini Pilpres 2024 mau ditunda dengan alasan masih pemulihan ekonomi.
"Inikan pada saat Pilkada 2020 alasannya itu menggerakkan ekonomi, kalau sekarang ditunda.
+++++
Dua alasan yang sama-sama dikeluarkan oleh orang yang sama, yang dua-duanya alasannya berbeda. Jadi inkonsisten," kata Geisz.
Geisz mendukung penjelasan dari ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tidak memiliki landasan hukum.
Dia khawatir jika wacana itu terealisasi, justru akan menimbulkan kevakuman legitimasi kekuasaan, sehingga memicu konflik di tengah masyarakat.
"Dan ini sebagai negara sangat berbahaya apabila kita memiliki seorang presiden, yang tidak memilik legitimasi hukum. Itu sangat berbahaya sekali," pungkasnya.