JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - KPU telah melangsungkan debat pertama bagi 3 calon pasangan Presiden pada Selasa, 12 Desember 2023 di Gedung KPU Jakarta
Debat berlangsung selama 150 menit dan para calon presiden saling debat
Tema debat capres ini mencakup pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
BACA JUGA:Anti Bau Ketiak, Daun Mangkokan Bisa Berikan Harum Tambahan di Badan Kalian
Pasangan calon pertama Ganjar Pranowo pemberi pertanyaan yang cukup 'panas' kepada Anies dalam kesempatan pertama kali bertanya, yang menyinggung sikap atas pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN.
Anies memberi sinyal penolakan terhadap IKN. Menurutnya, jika ada masalah di Jakarta, harus diselesaikan, bukan malah ditinggalkan.
Setelah mendengar jawaban Anies, Ganjar kembali menegaskan, "Apakah boleh saya simpulkan, Mas Anies dalam posisi oposisi, menolak IKN dilanjutkan?"
Anies menjawab pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa IKN merupakan produk hukum yang tak melalui proses dialog publik lengkap.
BACA JUGA:Egy Maulana Beri Mahar ke Adiba dengan Nilai Fantastis, Ternyata Segini Gaji Egy
"Ketika sudah jadi undang-undang, siapa pun yang kritis, dianggap oposisi. Siapa pun yang pro, dianggap pro-pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses dialog publik yang komprehensif," tuturnya.
Dalam segmen tanya jawab, Ganjar sempat bertanya kepada Prabowo, apakah dia akan membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Di luar sana, menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" kata Ganjar.
Prabowo lalu mengatakan, "Masalah ini justru ditangani oleh wakil presiden Anda [Mahfud MD], jadi apa lagi yang mau ditanya kepada saya?"
BACA JUGA:Tahu Tanaman Pucuk Merah? Ternyata Bisa Atasi Berbagai Penyakit Loh, Jangan Anggap Remeh
"Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Setiap lima tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu," kata Prabowo.