Terkait hal tersebut, dirinya menilai, selayaknya kegiatan atau kebutuhan utama ada dukungan anggaran dari pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Syaratnya, harus tansparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Saat pemilihan kepala daerah, terkadang parpol tidak mengusung kadernya melainkan sosok lain sehingga hal itu rentan terjadinya traksaksional politik.
"Itu tentunya sangat rentan terjadinya transaksional hingga bisa berdampak hal-hal yang tidak baik," lanjut Febri.
Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter juga mengatakan sejarah akan mencatat pemberantasan korupsi hancur di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sejarah akan mencatat bagaimana pemberantasan korupsi itu justru hancur di tangan pemerintahan Jokowi.
Itu satu catatan yang menurut saya harus ditindaklanjuti secara serius oleh presiden," kata Lola, Senin 13 September 2021 lalu.
Menurut Lola ada sejumlah faktor yang membuat korupsi di Indonesia semakin menjamur, pertama, mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengendur.
+++++
Dalam dua tahun terakhir kinerja KPK dianggap menurun. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang ditangani KPK selama 2021 ini.
Kendati demikian, di era Jokowi, KPK berhasil tangkap 4 menteri yang terjerat kasus korupsi, di antaranya:
1. Imam Nahrawi
Imam Nahrawi tersandung kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi sejumlah pihak.
Dalam kasus tersebut, Imam Nahrawi bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar.