JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pemerintah akan mengeluarkan bantuan sosial untuk warga miskin berupa beras, telur dan ayam.
Bansos tersebut akan diluncurkan selama 3 bulan lamanya terhitung dari bulan Maret hingga bulan Mei 2023.
Banyak yang bertanya tanya berapakah anggaran yang pemerintah keluarkan untuk banos pangan tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan ada dua program bansos yang akan diberikan dengan total anggaran hingga Rp 8,3 triliun.
Pertama, bansos pangan berupa beras yang akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah anggarannya mencapai Rp 7,9 triliun.
"Kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan pada 21,3 juta keluarga. Untuk saat ini, perkiraan kami ini akan ditagihkan kepada APBN Rp 7,8 triliun. Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN, perkiraaan kami sekitar Rp 7,8-7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya," ungkap Isa dalam konferensi pers Selasa, 14 Maret 2023.
Banyaknya beras yang akan diterima oleh warga miskin perkeluarga yaitu mendapatkan 10kilogram beras.
Kedua, bansos berupa daging ayam dan telur, akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Pihaknya akan mengambil data dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan pada APBN untuk ayam telur, termasuk distribusinya sekitar Rp 460 miliar untuk tiga bulan pembagian, Maret, April, Mei," papar Isa.
Bansos pangan diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga miskin selama bulan suci Ramadhan.
Tak hanya bansos pangan, pemerintah juga mengeluarkan bansos berupa uang tunai dan non tunai untuk bulan ramadhan tahun ini.
BACA JUGA:Selebgram Ajudan Pribadi Ditangkap Usai Diduga Lakukan Penipuan Hingga Rp 1,3 Miliar
Namun, tak semua orang mendapatkan bansos hanyalah yang tercatat dalam data pemerintah yang berstatus warga kurang mampu.