JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Mahfud MD memberikan pernyataan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja adalah salah satu hal yang sah.
Bahkan, Mahfud MD memberikan badan nya untuk bertanggung jawab atas pengesahan Perppu Cipta Kerja yang baru saja dibuat.
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada Jumat, 30 Desember 2022 itu menuai komentar dari sejumlah pihak.
BACA JUGA:Semakin Panas! Thariq Dijodohkan dengan Putri Delina? Haji Faisal Langsung Buka Suara
Diketahui, penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak diketahui melontarkan kritikannya terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
"Saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri mengkritik kaya gitu, tapi saya katakan kalau secara teori sudah tidak ada masalah. Jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya. Itu sudah sesuai," Ucap Mahfud saat berada di Jakarta Selatan Senin, 9 Januari 2023.
"Iya sah kalau urusan sah. Saya yang tanggung jawab bahwa ini (Perppu Cipta Kerja) sah," ujarnya.
Mahfud MD mengatakan kebijakan tersebut adalah langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia menyusul situasi global yang mengancam. Ia pun menyebutkan jika dirinya tidak mengikuti sidang kabinet, maka ia mungkin juga akan mengkritik penerbitan Perppu tersebut.
BACA JUGA:Semakin Memanas Kasus Menantu Selingkuh Dengan Mertua, Hotman Paris Akhirnya Turun Tangan
"Saya bicara dunia global seperti di sidang-sidang kabinet, saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet mungkin saya ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu Perppu Cipta Kerja," ucapnya.
Senelumnya, Indonesia diprediksi akan mengalami persoalan ekonomi oleh berbagai lembaga internasional. Adapun, lembaga keuangan internasional yaitu Bank Dunia, IMF, IDB dan OECD memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7-5 persen.
Menurut Mahfud MD perang antara Rusia dan Ukraina pun akan menjadi penyebab terjadinya krisis energi dan lonjakan harga. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi situasi tersebut berdasarkan perhitungan lembaga ekonomi dunia.
"Antisipasi nya harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia," tuturnya.