Ini Alasan Jokowi Tunjuk Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Presiden RI Joko Widodo-Biro Pers Sekretariat Presiden-
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.
Heru yang saat ini menjabat Kepala Sekretariat Presiden menyisihkan dua nama lainnya yang sebelumnya juga diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagai calon Pj Gubernur.
Dua nama lainnya itu yakni, Bahtiar yang merupakan Dirjen PUM Kemendagri, dan Abdullah Matali yang merupakan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
Belakangan, Presiden Jokowi buka suara terkait alasannya memilih Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA:Anies Baswedan Sempat Mengira Dirinya Akan Santai Pasca 16 Oktober, Tapi..
Jokowi kepada wartawan, Senin (10/10/2022), mengatakan, salah satu alasan ia memilih Heru adalah karena sudah kenal lama.
"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi apa Wali Kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan," kata Jokowi, dikutip dari fi.co.id.
Karena sudah kenal lama, Jokowi mengatakan ia sudah mengetahui betul rekam jejak Heru. Selain itu, Jokowi juga menilai bahwa komunikasi Heru dengan berbagai elemen dinilai cukup baik.
+++++
Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
Heru Budi Hartono bukan nama baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dikutip dari lama Jakarta.go.id, Heru pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.
Heru juga pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA:Resmi Jadi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Wajib Jauhi Larangan Ini!
Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki T Purnama (Ahok). Heru saat itu ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
