Giant Sea Wall Digembar Gembor Sejak Orde Baru, Rapat Jalan Terus tapi Eksekusi Masih Mengambang

JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan jajaran menterinya untuk membahas proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang sejak lama digaungkan sebagai solusi penahan ancaman laut di pesisir utara Jawa. Namun hingga kini, proyek jumbo itu masih berkutat di meja perencanaan.

Rapat terbatas digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dengan menghadirkan sejumlah pejabat terkait, mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hingga Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf.

Usai rapat, Didit mengakui pembahasan belum menyentuh keputusan final. Pemerintah masih berkutat menghitung berbagai aspek sebelum proyek benar-benar dimulai.

“Soal giant sea wall, masih dalam tahap perencanaan dan kami akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi,” ujar Didit di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 April 2026.

BACA JUGA:Jokowi Dibilang Dibentuk Elite, Dia Ngaku Orang Kampung dan Ogah Klaim Jasa Siapa Pun

Ia menambahkan, waktu pelaksanaan proyek juga belum bisa dipastikan karena masih bergantung pada kesiapan sumber daya yang tersedia. “Karena kan berkaitan sama resources yang ada,” ucapnya.

Di tengah ketidakpastian itu, pemerintah mulai melempar wacana pendekatan ramah lingkungan dalam pembangunan tanggul. Salah satu yang disebut adalah pemanfaatan limbah dalam proses konstruksi.

“Salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan, jadi kami absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste,” kata Didit.

Rencana pembangunan tanggul laut ini bukan proyek kecil. Pemerintah menargetkan bentangan sepanjang 535 kilometer dari pesisir Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Proyek ini digadang-gadang menjadi tameng menghadapi kenaikan muka laut dan penurunan tanah yang terus terjadi di wilayah pesisir.

Namun proyek ini juga menyimpan ironi. Gagasan giant sea wall sudah masuk perencanaan negara sejak 1995 pada era Presiden Soeharto, tetapi hingga kini belum juga terealisasi.

BACA JUGA:Jokowi Dibilang Dibentuk Elite, Dia Ngaku Orang Kampung dan Ogah Klaim Jasa Siapa Pun

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan proyek ini tidak boleh lagi ditunda. Ia menyebut kebutuhan anggarannya mencapai USD 80 miliar (Rp1.352 triliun).

Angka jumbo itu menjadi pertanyaan tersendiri. Di satu sisi proyek disebut mendesak, di sisi lain keputusan dan eksekusinya masih belum menemukan titik terang.