DPD dan Kemendagri Kompak Ogah Ikuti Arus Penundaan Pemilu 2024

DPD dan Kemendagri Kompak Ogah Ikuti Arus Penundaan Pemilu 2024

Ilustrasi: Kotak Pemilu --

Pejabat kepala daerah itu akan bertindak sebagai kepala pemerintahan. Tahun 2022 ada sebanyak 101 daerah dan tahun 2023 ada sebanyak 171 daerah.

+++++

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik tidak lagi memandang penundaan Pemilu 2024 untuk dikedepankan. 

KPU saat ini fokus terhadap tahapan termasuk penyederhanaan desain surat suara dan formulir Pemilu 2024 yang murah, mudah, dan cepat.

Ditambahkan Evi penyederhanaan bertujuan menghemat penggunaan kertas sehingga anggaran pemilu dari sisi logistik pun dapat dihemat.

Kondisi ini berbeda dengan Pemilu 2019 yang memanfaatkan sebanyak lima surat suara.

”KPU RI mengupayakan penyederhanaan surat suara menjadi dua atau tiga surat suara,” paparnya. 

Penyederhanaan desain surat suara ataupun formulir merupakan ikhtiar dari KPU yang diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang efisien.

Penyederhanaan desain surat suara dari lima lembar menjadi dua atau tiga lembar memudahkan pemilih dalam mencoblos surat suara dan penghitungan. 

 

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: