Sejarah RI 'Ditulis Ulang'? Pemerintah Janji Tak Ada 'Titipan' Politik di 11 Jilid Buku Baru Ini!
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada pembukaan rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan 200 Tahun Perang Jawa yang diselenggarakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl.-Perpusnas-Perpusnas
Menteri Fadli Zon menyebut buku ini sebagai jawaban nyata atas aspirasi para sejarawan yang sudah lama ingin punya rujukan sejarah yang komprehensif dan up-to-date.
BACA JUGA:Akses Diputus, PPDB Diambil Alih, Sengketa Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Berujung Laporan Polisi
Siap Dikritik, Anti Baper
Satu hal yang bikin proyek ini terasa lebih modern dan demokratis adalah sikap terbukanya. Restu Gunawan menyatakan bahwa buku ini bukan kitab suci yang haram disentuh koreksi. Justru, buku ini terbuka lebar terhadap kritik dan masukan publik.
Ini adalah bentuk akuntabilitas akademik. Jadi, kalau nanti ada netizen atau pakar lain yang nemu data yang kurang pas, pemerintah dan tim penulis siap berdiskusi. Tujuannya satu: menjadikan buku ini instrumen pembentuk karakter dan identitas bangsa yang benar-benar kokoh dan bisa dipercaya.
Jadi, gimana menurutmu? Apakah buku setebal 7.958 halaman ini bakal jadi bacaan wajib yang seru, atau cuma jadi pajangan di perpustakaan? Yang jelas, langkah memisahkan sejarah dari kepentingan politik praktis ini patut kita kasih jempol!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
