PBNU Pecah Kubu, Gus Yahya Tak Mau Tumbang Tanpa Muktamar

JAKARTA, PostingNews.id — Umum PBNU Yahya Cholil Staquf akhirnya buka suara soal kegaduhan yang belakangan membetot perhatian jamaah sampai elite di Jakarta. Di tengah kisruh yang tak kunjung reda, Yahya mengakui kalau memang ada masalah yang berseliweran di tubuh organisasi selama dirinya memimpin.

“Kami akui ada banyak masalah,” katanya di kantor PBNU, Kamis 11 Desember 2025. Ia tidak membeberkan rinciannya, hanya menegaskan sebagian persoalan itu belum kelar sampai sekarang.

Yahya tak ingin masalah melebar ke mana-mana. Ia menilai penyelesaiannya cukup lewat muktamar. Forum tertinggi itu, menurutnya, bisa merangkum semua polemik tanpa bikin jamaah tambah bingung. “Masalah pasti ada, tapi kami bisa selesaikan,” ucapnya.

Ia mengaku siap kapan pun dipanggil muktamar, tetapi memberi peringatan agar penyelenggaraannya tetap lurus pada aturan jam’iyah. “Tak masalah muktamar mau cepat atau lambat, tapi syarat harus dipenuhi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa muktamar harus dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang sah.

BACA JUGA:Lingkungan Rusak Berat, Satya Bumi Minta Pemerintah Tak Lagi Beri Diskon Sanksi untuk 3 Korporasi di Tapsel

Namun putaran konflik tak berhenti di situ. Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, sudah lebih dulu mengumumkan rencana percepatan rapat pleno bahkan muktamar, dengan alasan organisasi mesti kembali berjalan normal setelah adanya keputusan pemecatan terhadap Yahya.

“Kami ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” ujar Miftachul dalam keterangannya pada Sabtu 29 November 2025.

Syuriyah, yang bertugas mengarahkan dan mengawasi organisasi, sebelumnya sudah mengeluarkan surat pemecatan. Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 itu menyebut Yahya resmi tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU per 26 November 2025. Mandat sementara lalu diambil alih Miftachul.

Pemecatan itu mengacu pada rapat Syuriyah tanggal 20 November 2025. Dalam rapat tersebut, pimpinan Syuriyah mempersoalkan langkah Yahya yang menghadirkan pemateri pro-Israel, Peter Berkowitz, dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU pada Agustus 2025. Selain itu, sorotan juga tertuju pada tata kelola keuangan organisasi yang dinilai perlu diperjelas.

BACA JUGA:Gus Yahya Menolak Lengser, PBNU Kini Berjalan dengan Dua Komando

Yahya menolak keputusan itu mentah-mentah. Ia menilai surat edaran tersebut tidak memenuhi syarat administratif organisasi. Bagi Yahya, satu-satunya forum yang bisa mencabut jabatannya hanyalah muktamar. Ia juga keberatan rencana percepatan forum itu, sehingga benturan internal tak terhindarkan dan terus bergulir.

Belakangan, Syuriyah kembali membuat langkah baru dengan menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno Selasa 9 Desember. Penunjukan ini menempatkan Zulfa sebagai pengendali organisasi sampai muktamar digelar.

“Penjabat Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti ditetapkan kepada K.H. Zulfa Mustofa,” ujar pimpinan rapat pleno Muhammad Nuh dalam keterangan pers setelah rapat tertutup di Hotel Sultan, Jakarta.

Nuh menjelaskan bahwa dengan mandat tersebut Zulfa memegang kendali penuh atas administrasi dan jalannya roda organisasi. “Beliau akan memimpin sebagai pejabat ketua umum dan melaksanakan seluruh tugas sampai muktamar digelar,” katanya.