Fraksi di Senayan Malu-malu Mau Soal Sistem Pilkada Tak Langsung

BACA JUGA:Profil Zulfa Mustofa, Pj Ketum PBNU yang Jejaknya Mulai dari Ansor Tanjung Priok

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Titi Anggraini ikut menaruh curiga pada alasan partai politik mendorong kembali pilkada lewat DPRD. Ia menilai mahalnya biaya pilkada langsung bukan disebabkan sistemnya tetapi karena praktik ilegal seperti jual beli tiket pencalonan dan politik uang. “Efeknya bisa sangat besar kalau pilkada berubah dari langsung menjadi lewat DPRD. Hak rakyat makin terbatas dan peluang akuntabilitas makin sempit,” kata Titi.