Prabowo Setuju Bantuan Rp 60 Juta per Rumah, Korban Banjir Siap Bangun Lagi dari Nol

JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengiyakan usulan anggaran Rp 60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi membangun kembali hunian mereka yang rusak atau hilang akibat banjir bandang dan longsor. Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, ketika laporan soal kondisi hunian di tiga provinsi terdampak disodorkan langsung ke hadapannya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto memaparkan perkembangan di lapangan. Ia menyebut sudah 37.546 rumah yang masuk daftar rusak, mulai dari kategori ringan sampai berat, termasuk yang raib tersapu banjir. “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah” kata Suharyanto, Minggu 7 Desember 2025, melansir Antara. Ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah karena pendataan oleh BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum masih berjalan.

Di tengah paparan itu, Suharyanto menyodorkan usulan teknis. Huntara untuk para pengungsi, menurut dia, lebih ideal jika dikerjakan langsung oleh Satgas Penanggulangan Bencana gabungan TNI dan Polri. Sementara pembangunan huntap disarankan dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar eksekusinya lebih terarah. 

Untuk rumah warga yang rusaknya tidak sampai memaksa mereka pindah, BNPB siap melakukan perbaikan melalui satgas internal. “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB” kata Suharyanto.

BACA JUGA:Orangutan Tapanuli Ketahuan Punya Markas Kedua, Jauh dari Batang Toru Tapsel

Terkait anggaran, usulan Rp 60 juta per unit langsung dibawa ke meja Presiden. Prabowo menanyakan apakah nilai itu memang cukup untuk membangun huntap. “Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?” tanya Presiden kepada Suharyanto. Kepala BNPB menimpali tanpa ragu. “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang” ujarnya. 

Ia menjelaskan bahwa bantuan itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada warga untuk menghindari penyalahgunaan. “Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain” kata Kepala BNPB.

Prabowo merespons dengan meminta perhitungan tambahan, terutama soal kenaikan harga dan inflasi yang bisa memengaruhi biaya pembangunan. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya” ujar Presiden.

Adapun untuk hunian sementara, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 30 juta per unit. Bangunan hunian sementara itu dirancang berukuran 36 meter persegi dan dilengkapi kamar, fasilitas MCK, serta ruangan pendukung lain. Pemerintah berharap tipe hunian ini bisa menjadi tempat aman bagi para penyintas sebelum pembangunan hunian tetap mereka selesai.