16.505 Laporan Masuk ke Lapor Mas Wapres, Publik Masih Menunggu Bukti Tindak Lanjut Gibran

JAKARTA, PostingNews.id — Layanan pengaduan Lapor Mas Wapres rupanya cukup laris, mirip loket customer service yang selalu penuh meski AC-nya kadang kurang dingin. Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menyebut ada 16.505 laporan yang masuk selama satu tahun program ini berjalan. Aduan datang dari segala arah, dari urusan sekolah yang mahal, masalah sosial yang kusut, sampai sengketa tanah yang selalu penuh drama.

“Laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga setiap suara masyarakat mendapatkan perhatian dan respons yang nyata,” kata Al Muktabar dalam keterangan resmi, Kamis 27 November 2025.

Mayoritas laporan mampir lewat WhatsApp, sekitar lebih dari separuh—lebih efisien, tinggal ketik lalu kirim, beres. Sisanya memilih datang langsung setelah daftar di situs lapormaswapres.id. Hanya saja, Al Muktabar belum memberi gambaran berapa banyak perkara yang benar-benar selesai tuntas, bukan hanya diteruskan ke meja lain.

Salah satu contoh laporan yang diproses serius datang dari Dinda Rosita, mahasiswi Universitas Widyagama Malang. Ia terpaksa berhenti kuliah selama tiga tahun karena tunggakan biaya pendidikan, diperparah kondisi ekonomi keluarga setelah ayahnya meninggal. Setelah mendengar ada jalur pengaduan LMW, ia mengetikkan laporannya lewat WhatsApp pada Februari 2025 dan sistem pun bergerak.

BACA JUGA:Setuju Soal Tentara Jaga Kilang Minyak, Bahlil: Daripada Disabotase Orang Lain

Laporannya diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Blitar untuk diverifikasi. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Blitar Wiji Asrori bercerita bahwa pengecekan dilakukan menyeluruh.

“Semua data kami cek, baik ke rumahnya, ke kampus, maupun ke pihak desa. Setelah semuanya valid, kami mengundang Dinda dan keluarganya ke Pendopo Kabupaten Blitar,” kata Wiji.

Hasil verifikasi menunjukkan Dinda memang layak menerima bantuan. Baznas Kabupaten Blitar kemudian menebus tunggakan pendidikan dan membuat pintu kuliah yang sempat tertutup kini kembali terbuka. Ketua Baznas Achmad Lazim memastikan bantuan diberikan sesuai nilai kekurangan biaya.

Dalam laporan terakhir Juni 2025, jumlah kasus yang berhasil ditindaklanjuti baru sekitar 7.590 dari total laporan, mayoritas tetap lewat WhatsApp. Datang langsung juga bisa, tapi harus antre dan kuotanya hanya 50 sampai 60 orang per hari. Buka pukul delapan, kalau kesiangan bisa kehabisan kursi seperti rebutan kursi CPNS.

BACA JUGA:Gus Yahya Klaim De Jure–De Facto Masih Ketum, Publik Disuruh Percaya yang Mana?

Perlu ditegaskan pula, menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura, layanan ini bukan program personal sang Wapres Gibran meski namanya Lapor Mas Wapres terdengar cukup personal.

“Ini bukan program Mas Wapres pribadi, ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh presiden, persetujuan, dan seluruh lembaga dan kementerian pemerintahan ini semua bergerak,” ujar Prita pada 14 November 2024.

Sederhananya, rakyat boleh mengeluh, asal antri, sinyal stabil, dan pesan tak hanya typing cancel. Pemerintah mengaku mendengar, dan beberapa kasus terbukti bisa berujung solusi. Tinggal publik menunggu apakah 16 ribu laporan bisa berjalan secepat cerita Dinda, atau masih tersangkut di meja administrasi seperti berkas yang lupa dilegalisir.