Ucapan ‘Ahli Gizi Tak Perlu’ Berbalik Makan Tuan, DPR Jadi Bulan-bulanan Para Pakar

“Pernah mikir enggak? Kepala puskesmas dan Menteri Kesehatan bisa saja bukan dokter tetapi mereka tidak berhak menangani pasien di poli. Nah, mikir mulai dari situ, kenapa ahli gizi enggak bisa diganti jika mau makanan kalian bergizi,” kata Tan. Ia menegaskan bahwa komentar meremehkan profesi gizi justru menunjukkan sikap arogan dan bahwa pengelolaan gizi untuk MBG bukan sekadar memasak makanan, tetapi memastikan kualitas gizi generasi muda.

Nada serupa disampaikan dokter spesialis gizi dr Raissa E. Djuanda. Ia menilai pandangan Cucun dapat menurunkan kualitas program MBG. “Sebagai dokter yang bergerak di bidang gizi, saya melihat bahwa program MBG adalah program yang sangat baik,” kata Raissa. “Namun, ketika disebutkan bahwa program ini tidak memerlukan ahli gizi dan cukup diawasi oleh petugas non-profesional, ada beberapa hal penting yang perlu diluruskan.”

Raissa menjelaskan bahwa pengelolaan gizi bersifat ilmiah dan kompleks, mencakup penentuan menu, perhitungan energi, mikronutrien, pencegahan kekurangan gizi, hingga penanganan kondisi khusus. “Ini adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh tenaga gizi sesuai pendidikan dan regulasi,” ujarnya. Petugas non-profesional tetap bisa berperan, tetapi bukan pada perancangan gizi. “Mereka tidak dibekali kemampuan untuk menghitung kebutuhan gizi, menyusun menu seimbang, atau melakukan evaluasi teknis status gizi,” kata Raissa.

Karena MBG merupakan program nasional berskala besar, Raissa menegaskan ahli gizi profesional tidak bisa dihilangkan. “Sayang sekali jika program yang sudah baik dijalankan oleh petugas non-ahli; hasilnya tidak akan optimal dan tidak tepat sasaran,” ujarnya. Menurut dia, tenaga gizi dan petugas lapangan harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Polemik istilah ahli gizi ini akhirnya tidak hanya menjadi soal diksi, tetapi menyangkut cara negara memahami profesi penting yang menjadi benteng kualitas gizi generasi muda. Dalam konteks MBG, perdebatan panjang ini menunjukkan bahwa urusan gizi bukan sekadar siapa yang memegang sendok sayur, tetapi siapa yang memastikan apa yang masuk ke piring anak bangsa betul-betul mengikuti kaidah ilmiah dan standar kesehatan.