Pengamat: Polri Harus Berani Periksa Budi Arie dalam Kasus Judi Online

POSTINGNEWS.ID — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dianggap tidak memiliki kekuatan politik signifikan sehingga tidak ada alasan bagi aparat untuk ragu memeriksanya dalam kasus dugaan keterlibatan judi online saat masih menjabat Menkominfo. Hal ini disampaikan pengamat politik MC Matrix, Wildan Hakim.

Wildan menilai fakta bahwa Budi Arie menolak bergabung dengan Partai Gerindra maupun PSI memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi politik yang kuat. Kondisi itu membuat posisinya tidak memiliki perlindungan politik yang berarti.

“Dengan statusnya sebagai manusia bebas tanpa berafiliasi ke partai politik manapun, penegak hukum sebenarnya bisa segera meminta keterangan kepada Budi Arie seputar dugaan keterlibatannya dalam judi online,” ujar Wildan dikutip dari RMOL, Senin (17/11/2025)

BACA JUGA:Helwa Bachmid Bongkar Pernikahan Siri dengan Bahar bin Smith, Kisahnya Bikin Geleng Kepala

Publik selama ini penasaran dengan kasus tersebut karena Budi Arie beberapa kali menyebut dirinya hanya menjadi korban “political game”. Ia bahkan menilai ada pihak yang sengaja membangun narasi bahwa dirinya adalah “gembong judi online”.

Wildan menilai pemeriksaan terhadap Budi Arie penting dilakukan agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan. Ia menyebut langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah memberantas praktik ilegal tersebut.

Menurut Wildan, posisi Budi Arie yang kini tidak memegang jabatan publik membuat proses hukum seharusnya tidak menemui hambatan berarti. Ia mengatakan aparat perlu bertindak cepat agar kasus tidak menjadi bola liar.

BACA JUGA:Usul Baru RUU KUHAP: Ibu Hamil Jangan Ditahan, Janinnya Juga Punya Hak

Sejumlah pengamat menilai dugaan keterlibatan pejabat dalam judi online menjadi ujian besar bagi integritas penegak hukum. Transparansi dan ketegasan diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa hukum tumpul ke atas.

Polemik ini meningkat setelah beberapa pengungkapan jaringan judi online besar diduga terkait oknum pejabat.

Publik menuntut pemeriksaan menyeluruh, termasuk jika melibatkan mantan menteri sekalipun.

Kasus judi online yang merugikan masyarakat dinilai sudah memasuki tahap darurat.

BACA JUGA:Rodrygo Bongkar Fakta Ruang Ganti Madrid, Ternyata Tak Seperti Rumor?

Pemerintah diminta memperlakukan kasus ini sebagai ancaman nasional yang memerlukan penanganan komprehensif, termasuk dari sisi regulasi dan penegakan hukum.