Tak Mau Soeharto Sendiri, Bahlil Usul Semua eks Presiden Dapat Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA, PostingNews.id — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melemparkan usulan yang cukup berani di tengah polemik soal gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Ia berpendapat bahwa semua presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia seharusnya dipertimbangkan untuk mendapat penghargaan tertinggi dari negara.

Bahlil menyampaikan gagasannya itu di tengah ramainya perdebatan soal penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto. “Kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 6 November 2025.

Dalam daftar 40 nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, terdapat pula nama Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bahlil tidak hanya berhenti di situ. Ia menambahkan agar Presiden ke-3 BJ Habibie juga mendapat tempat dalam daftar penerima gelar pahlawan nasional.

“Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah,” ujar Bahlil.

BACA JUGA:Airlangga: QRIS Sudah 56 Juta Pengguna, Makanya Ditakuti Dunia

Bahlil kemudian menyinggung jasa Soeharto yang disebutnya memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun tidak bisa dihapus begitu saja dari catatan sejarah bangsa.

“Kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” ujar Bahlil.

Ia menganggap penolakan terhadap usulan itu merupakan hal yang wajar. Dalam pandangannya, tidak ada manusia yang sempurna dan setiap pemimpin pasti memiliki sisi gelap maupun terang. Kendati demikian, ia menilai capaian Soeharto di bidang ekonomi dan ketahanan nasional patut diingat.

“Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia di pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” ujar Bahlil.

BACA JUGA:KPK: 51 Persen Kasus Korupsi Datang dari Pemda, Bukan dari Pusat

Dengan pernyataan itu, Bahlil tampak ingin menegaskan bahwa penghargaan terhadap jasa pemimpin masa lalu tidak seharusnya dibungkam oleh perbedaan pandangan politik, meskipun luka sejarah di era Orde Baru masih belum sepenuhnya sembuh.

Namun, di tengah suara dukungan dari Bahlil Lahadalia dan sebagian tokoh politik, gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto datang deras dari masyarakat sipil.

Sebanyak 500 aktivis dan akademisi berkumpul di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, pada Selasa 4 November 2025. Mereka menyatakan sikap tegas menolak langkah pemerintah yang dinilai menyinggung nurani sejarah bangsa.

Aktivis hak asasi manusia yang juga Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menjadi salah satu yang paling vokal dalam deklarasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya membatalkan rencana itu karena Soeharto tidak layak disebut pahlawan nasional.