KPK Bongkar Rp1,6 Miliar Jatah Preman dari OTT Gubernur Riau

KPK Bongkar Rp1,6 Miliar Jatah Preman dari OTT Gubernur Riau

KPK usut Gubernur Riau -Foto: IG @official.kpk-

POSTINGNEWS.ID - Drama korupsi di bumi Lancang Kuning kembali berputar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp1,6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid.

Uang itu ditemukan dalam bentuk mata uang yang “internasional” — rupiah, dolar Amerika, sampai poundsterling ikut nyelip. “Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dollar Amerika, dan juga poundsterling,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

BACA JUGA:Airlangga Di tanya Soal Ekonomi: Antara Senyum Misterius dan Angka 5 Persen

Menurut Budi, uang yang disita diduga hasil pemerasan kepada kepala daerah dalam kasus korupsi proyek. "Yang total kalau dirupiahkan sekitar Rp1,6 miliar," katanya.

Lucunya, lokasi penemuan uang pun terbagi dua: sebagian di Riau, sebagian lagi di rumah pribadi sang gubernur di Jakarta. Rupanya, korupsi juga punya “cabang operasi”.

Sebelumnya, OTT ini digelar Senin (3/11/2025). KPK kemudian memeriksa 10 orang, termasuk Gubernur Abdul Wahid dan sejumlah pejabat PUPR-PKPP Riau.

BACA JUGA:Alfamart vs UMKM: Maman Abdurrahman Minta Jangan Saling Bunuh

Dari jumlah itu, beberapa sudah resmi jadi tersangka. “Selain mengamankan 9 orang yang sudah tiba di Gedung Merah Putih, saat ini penyidik juga sedang memeriksa satu pihak lainnya,” kata Budi.

Yang menarik, salah satu yang diperiksa adalah kader PKB bernama Tata Maulana, disebut-sebut orang kepercayaan sang gubernur. Ada pula tenaga ahli bernama Dani M. Nursalam.

Pemeriksaan masih berlangsung. Tapi publik sudah lebih dulu berspekulasi, seolah uang hasil korupsi ini bukan cuma “kenang-kenangan,” tapi bukti nyata betapa rumitnya tata kelola daerah.

BACA JUGA:Kebanyakan Nonton Bokep, Pemuda Coba Perkosa Perempuan Saat Salat Zuhur di Masjid

OTT ini seakan mengingatkan bahwa meski reformasi sudah 25 tahun, masih saja ada pejabat yang tak bisa membedakan antara uang rakyat dan uang pribadi.

Kata pepatah, tangan panjang itu bukan kelebihan, tapi penyakit — apalagi kalau menjangkau anggaran daerah.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News