Dedi Mulyadi Larang Siswa Bawa Motor ke Sekolah, Disuruh Jalan Kaki Biar Sehat dan Sadar Diri

JAKARTA, PostingNews.id – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai bersiap menjalankan kebijakan baru Gubernur Dedi Mulyadi yang melarang siswa membawa dan mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, tertanggal 6 Mei 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa aturan itu sudah tercantum secara jelas dalam surat edaran tersebut. “Larangan berkendaraan pribadi ke sekolah sudah tercantum secara jelas pada poin enam surat edaran tersebut,” ujarnya pada Jumat. 31 Oktober 2025.

Menurut Purwanto, pihaknya sudah menyiapkan langkah teknis agar kebijakan itu tidak hanya berhenti di atas kertas. Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk menyiapkan fasilitas pendukung, seperti trotoar yang nyaman bagi siswa yang berjalan kaki. “Kita tinggal di survei titiknya di mana saja, yang terpenting kan jaraknya dekat dari sekolah,” katanya.

Langkah ini bukan hanya soal kedisiplinan, tetapi juga tentang keselamatan pelajar dan perubahan kebiasaan menuju pola hidup yang lebih sehat. Karena itu, implementasi kebijakan melibatkan banyak pihak, bahkan hingga ke level militer.

BACA JUGA:Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Bayar Kalau Bukan Negara?

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti kebijakan tersebut lewat surat resmi tertanggal 11 Juni 2025 tentang Tindak Lanjut Edaran Gubernur Jawa Barat. “Pada prinsipnya, Dinas Pendidikan siap melaksanakan kebijakan larangan peserta didik membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Sosialisasi juga sudah dilakukan kepada cabang dinas dan satuan pendidikan,” ujarnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan pengawas sekolah dan orang tua siswa. Deden menyebut pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan agar pelaksanaan kebijakan berjalan tertib. “Kami telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi dan Kapolda Jabar melalui surat Gubernur Jawa Barat tertanggal 23 Mei 2025 terkait permohonan pendampingan,” katanya.

Deden mengakui bahwa sebagian besar sekolah di Jawa Barat menyambut baik kebijakan ini karena dinilai dapat menumbuhkan disiplin dan mengurangi risiko kecelakaan pelajar di jalan raya. Namun, beberapa sekolah di daerah yang memiliki akses transportasi terbatas memberi masukan agar ada penyesuaian agar siswa tidak kesulitan. “Semua masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam merumuskan langkah implementasi yang proporsional dan tidak memberatkan siswa,” ucapnya.

Gubernur Dedi Mulyadi sendiri sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk memperbaiki ekosistem pendidikan di Jawa Barat. Ia berencana menambah 50 ruang kelas baru agar rasio murid per kelas tidak lagi terlalu padat. “Saya ingin pendidikan di Jabar semakin maju. Ruang kelas dan ruang kepala sekolah harus lebih bagus dibandingkan ruangan di Dinas Pendidikan Jabar,” kata Dedi.

BACA JUGA:Legislator PKS Sindir Proyek Whoosh: Jangan Terjebak ‘Sayang Sudah Keluar Uang’

Selain menambah ruang kelas, Dedi juga ingin menumbuhkan kebiasaan sehat di kalangan siswa. Ia meminta agar pelajar membiasakan diri berjalan kaki menuju sekolah, seperti yang diterapkan di Jepang dan Singapura. “Satu kilometer menjelang gerbang sekolah akan dibangun trotoar yang layak untuk berjalan kaki. Juga akan disediakan tempat air minum yang airnya siap diminum,” ujarnya.

Dedi percaya, kebiasaan berjalan kaki tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi juga mendisiplinkan karakter siswa. Kebijakan ini, katanya, bukan semata melarang kendaraan, melainkan mengubah pola pikir bahwa pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, tetapi juga cara hidup yang membentuk kepribadian.