Pemerintah Fokus Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Pemberdayaan

POSTINGNEWS.ID – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kedua sektor tersebut menjadi prioritas utama dalam pembangunan sosial.

BACA JUGA:Tak Mau Tinggal di Rumah Pensiun Pemberian Negara, Jokowi: Kan Saya Sudah Punya Rumah Walau Kecil

Ia menilai, pendidikan dan pemberdayaan merupakan fondasi dasar untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara permanen.

“Salah satu upaya kita mengatasi kemiskinan melalui memutus rantai kemiskinan adalah melalui dua hal. Pak Presiden memerintahkan dan sering kita mendengarkan bahwa memutus mata rantai kemiskinan dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan,” ujar Cak Imin dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Muhaimin mencontohkan kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah afirmatif pemerintah terhadap pendidikan masyarakat.

BACA JUGA:Projo: Kami Bukan Relawan yang Cuma Asal Bapak Senang

Sekolah ini kini berkembang menjadi wadah yang memupuk inspirasi dan memperluas jaringan kolaborasi di berbagai daerah.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata bahwa akses pendidikan harus terbuka bagi semua kalangan.

“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat berkembang menjadi sumber suluh yang menyalakan inspirasi serta menumbuhkan jejaring afiliasi dan menuntun transformasi pendidikan di sekolah-sekolah lain,” katanya.

BACA JUGA:Purbaya Ngaku Tak Tertarik Politik, Padahal Survei Calon Presiden 2029 Sudah dalam Genggaman

Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program graduasi keluarga penerima manfaat.

“Insya Allah tahun 2026, sesuai arahan Pak Menko, kita akan menggraduasi sekurang-kurangnya 300 ribu keluarga. Hal ini dilakukan untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri,” ujar Saifullah Yusuf.