Suara Kritis Muhammadiyah Kini Sayup-Sayup, Kata Busyro Gara-Gara Feodalisme dan Tambang

JAKARTA, PostingNews.id - Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, bicara blak-blakan soal meredupnya suara kritis di tubuh Muhammadiyah. Menurutnya, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dulu lantang bersuara kini terdengar sayup-sayup, seolah tenggelam dalam hiruk pikuk kekuasaan dan kenyamanan birokrasi.

Pernyataan itu muncul setelah Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti pembatalan diskusi Aksi Kamisan Yogyakarta bertema Bebaskan Tahanan Politik dan Transformasi Polisi yang digagas mahasiswa dan aktivis. Diskusi yang rencananya digelar di Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta itu tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan jelas, bahkan setelah izin awal sudah diberikan.

Usman menilai langkah itu memperlihatkan gejala kedekatan Muhammadiyah dengan kekuasaan, sehingga membuatnya kurang berani mengkritik pemerintah. Ia juga menyinggung soal kemungkinan kepentingan ekonomi, termasuk izin pengelolaan tambang dan posisi sejumlah kader Muhammadiyah di kabinet.

“Ketiadaan kritik itu karena khawatir kehilangan kepentingan ekonomi,” ujar Usman usai diskusi di Perpustakaan Kolsani, Yogyakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Busyro menanggapi pernyataan itu dengan nada reflektif. Ia mengakui bahwa memang masih ada sosok-sosok kritis di Muhammadiyah, tapi jumlahnya sedikit dan suaranya kian melemah. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari budaya feodal yang masih hidup, di mana mental patronase dan kultus individu membuat ruang kritik mengerut. “Izin tambang dan fasilitas lainnya melumpuhkan independensi,” kata Busyro kepada wartawan lewat pesan WhatsApp, Jumat, 24 Oktober 2025.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menilai kritik yang disampaikan Usman justru penting sebagai bentuk cinta terhadap Muhammadiyah. Ia menyebut autokritik tersebut menunjukkan organisasi ini masih punya denyut nalar publik yang sehat.
Busyro mendorong kader dan aktivis Muhammadiyah agar terus menjaga komitmen kebangsaan lewat sikap kritis yang etis dan membangun. Ia juga mengingatkan bahwa peran parlemen yang kian melemah harus diimbangi dengan gerakan moral dari ormas-ormas besar. “Satu dekade daulat rakyat direnggut elite oligarki politik,” katanya.

Sementara itu, di Yogyakarta, Aksi Kamisan tetap berjalan setelah panitia memindahkan lokasi ke Perpustakaan Kolsani. Diskusi tersebut diikuti sejumlah lembaga seperti Social Movement Institute, Amnesty International, KontraS, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fakhruddin. Mereka menyoroti penangkapan aktivis setelah demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu.

Usman Hamid yang juga tercatat sebagai pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah mengaku kecewa atas pembatalan diskusi. Ia mengatakan semula gembira karena acara itu digelar di kantor Muhammadiyah, mengingat Yogyakarta adalah jantung gerakan organisasi tersebut. “Saya penuh semangat datang, apalagi Yogya pusat gerakan Muhammadiyah,” katanya.

Menurut Usman, situasi ini menunjukkan berkurangnya keberanian intelektual Muhammadiyah. Ia menyinggung nama-nama seperti almarhum Syafii Maarif dan Sukidi yang dikenal vokal terhadap kekuasaan. “Betapa bahaya organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah melebur dalam kekuasaan politik,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Hikmah IMM AR Fakhruddin, Adrian, mengatakan izin gedung dicabut mendadak setelah ada komunikasi antara pihak kepolisian dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Namun, baik pihak kepolisian maupun pengurus Muhammadiyah Yogyakarta belum memberikan keterangan resmi.

Suasana pun jadi panas dingin. Diskusi yang mestinya bicara soal kebebasan justru memicu pertanyaan soal seberapa bebas suara kritis masih bisa hidup di tubuh ormas besar yang dulu dikenal pelopor pencerahan.