Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Masuki Tahap Restrukturisasi, Menanti Tanda Tangan Prabowo

POSTINGNEWS.ID --- China dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Langkah besar ini menandai kelanjutan kerja sama strategis antara Indonesia dan China di bidang infrastruktur transportasi.

Namun, prosesnya belum bisa berjalan sepenuhnya tanpa pembentukan tim restrukturisasi resmi.

Tim tersebut hanya bisa dibentuk melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Yakin Danantara Mampu Bayar Utang Whoosh, Purbaya: Duitnya Bejibun

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi sosok yang paling vokal dalam menyampaikan perkembangan ini.

Ia menjelaskan bahwa pihak China telah menegaskan komitmen mereka terhadap proyek kereta cepat ini.

Menurutnya, China bahkan membuka peluang untuk memperluas jalur kereta cepat hingga Surabaya, asalkan restrukturisasi segera dirampungkan.

"China itu hanya bilang, 'kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera'. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, 'oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan'," ungkap Luhut, di acara 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 16 Oktober 2025.

BACA JUGA:Era Kluivert Bikin Timnas Stuck, DPR: Grafiknya Tak Bergerak Naik

Dalam kesempatan itu, Luhut juga memaparkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

Ia menekankan pentingnya langkah cepat untuk menyusun dan menerbitkan Keppres agar proses restrukturisasi bisa segera dimulai.

Menurut Luhut, Rosan kini tengah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo terkait hal ini.

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu (tim restrukturisasi) orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," paparnya.