DPR Tegur Purbaya karena Kelewat Cerewet, Katanya Menkeu Kok Mirip Jubir Semua Kementerian

JAKARTA, PostingNews.id – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar lebih hati-hati bicara di ruang publik. Ia menilai gaya komunikasi Purbaya akhir-akhir ini terlalu “nyolot” dan kerap menimbulkan kegaduhan politik yang seharusnya bisa dihindari.

Menurut politikus Partai Golkar itu, Purbaya seharusnya lebih sibuk merancang arah besar ekonomi Indonesia ketimbang sibuk mengomentari kementerian lain. “Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun seperti dikutip dari laman resmi DPR pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Misbakhun menyoroti pernyataan Purbaya soal pemotongan anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) yang dianggap tak terserap. Ia mengingatkan bahwa anggaran program strategis seperti MBG tidak bisa begitu saja ditarik tanpa pembahasan dengan DPR karena menyangkut kepentingan politik dan sosial yang luas.

Ia juga mengkritik langkah Purbaya yang sempat merespons cepat rencana kenaikan defisit anggaran dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen. “Ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen,” ujar Misbakhun.

BACA JUGA:Jokowi Cuci Tangan Soal Politikus Loncat ke PSI: Bukan Saya yang Ngajak

Menurutnya, kebijakan sebesar itu semestinya dikonsultasikan dulu dengan DPR dalam forum resmi, bukan disampaikan sepihak melalui pernyataan publik. “Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan,” kata Misbakhun.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan otoriter dan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya akan terus memantau penggunaan anggaran MBG hingga akhir Oktober 2025. Ia menegaskan dana yang tidak digunakan akan ditarik dan dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih produktif.

“Kalau enggak dipakai, ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025.

BACA JUGA:Uang Reses DPR Rp700 Juta Masih Kurang, Dasco: Kadang Harus Nombok!

Purbaya juga memastikan kebijakannya itu tak akan berubah meski menuai kritik dari parlemen. “Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun enggak terpakai, saya ambil uangnya,” ucapnya.

Dengan kata lain, tarik-ulur antara DPR dan Kementerian Keuangan kini bukan cuma soal angka di atas kertas, tetapi juga soal ego di meja kekuasaan tentang siapa yang paling berhak mengatur dompet negara.