Uang Reses DPR Rp700 Juta Masih Kurang, Dasco: Kadang Harus Nombok!

JAKARTA, PostingNews.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad blak-blakan soal kehidupan para legislator saat masa reses. Masa yang di atas kertas seharusnya dipakai untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan, ternyata sering kali justru jadi ajang “tekor berjamaah” bagi para anggota DPR.

Menurut Dasco, tak sedikit anggota DPR yang harus menambal biaya dari kantong pribadi demi membiayai kegiatan reses di dapil mereka. Padahal, setiap legislator sudah dijatah anggaran resmi untuk itu. “Kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nombok,” ujar Dasco kepada wartawan pada Senin, 13 Oktober 2025.

Ketua Harian Partai Gerindra itu memberi contoh koleganya, Habiburokhman, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. Sebagai wakil dari Dapil DKI Jakarta I, wilayah yang padat penduduk, Habiburokhman kerap menghadapi ekspektasi tinggi dari konstituennya.

Meski sudah berkali-kali menggelar kegiatan di Jakarta Timur, tetap saja ada warga yang merasa belum kebagian perhatian. 

BACA JUGA:Partai Buruh Desak UMP 2026 Naik 10 Persen, Said Iqbal: Kalau UMP Cuma Naik 6 Persen Buruh Bisa Melarat Lagi

“Kadang-kadang konstituennya menagih ‘kok kami enggak dapat sembako, Pak?’ Dia akhirnya ya nambahin,” kata Dasco.

Dalam satu tahun, DPR memiliki jadwal reses sebanyak empat sampai lima kali. Setiap masa reses, anggota DPR mendapat jatah anggaran sekitar Rp702 juta.

Belakangan, kabar soal naiknya dana reses menjadi Rp756 juta sempat mencuat, tapi Dasco buru-buru membantahnya. Ia mengatakan ada kesalahan transfer dari Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp54 juta, yang kemudian sudah dikoreksi.

Dasco menegaskan tidak ada aturan kaku soal bagaimana dana reses itu dihabiskan. Legislator diberi kebebasan penuh untuk menentukan bentuk kegiatan selama reses, mulai dari bagi-bagi sembako, pengobatan gratis, hingga bantuan uang tunai. Ia tak menampik bahwa kegiatan semacam itu sering kali menelan biaya melebihi pagu anggaran resmi.

BACA JUGA:Pertamina Tunggu Finalisasi Negosiasi Impor BBM untuk SPBU Swasta

Selain kegiatan langsung untuk warga, para anggota DPR juga harus menanggung biaya tim sukses yang membantu mereka selama masa reses. Tim-tim inilah yang ikut mengoordinasikan acara, mengatur logistik, bahkan menerima uang saku dari legislatornya masing-masing.

Dasco menambahkan, pengeluaran tambahan tidak berhenti di situ. Ada juga kebutuhan mendadak yang muncul di lapangan, seperti perbaikan jalan kampung, pembelian tenda untuk warga yang berduka, hingga berbagai bentuk “bantuan spontan” lainnya.

“Dalam kunjungan-kunjungan aspirasi kadang juga itu ditembak di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, misal perlu tenda untuk orang meninggal,” ujarnya.

Untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan transparansi, DPR kini menyiapkan aplikasi khusus untuk pelaporan kegiatan reses. Setiap anggota wajib mengunggah laporan lengkap, termasuk lokasi dan jenis kegiatan yang mereka lakukan di dapil. Nantinya, masyarakat bisa ikut memantau dan menilai sendiri sejauh mana para wakil rakyat benar-benar turun ke lapangan atau hanya sekadar “reses di atas kertas”.