Purbaya Ogah Utang Kereta Cepat Dibayar Pakai Gunakan APBN

POSTINGNEWS.ID - Bendahara Negara Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban finansial proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak seharusnya melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, PT Danantara sebagai pengelola investasi memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menanggung beban tersebut secara mandiri bukan ke kementerian atau pemerintahan.

Purbaya mengatakan hingga kini dirinya belum menerima laporan resmi terkait persoalan pembiayaan proyek tersebut.

BACA JUGA:Menkeu Ungkap Utang Negara Mencapai Angka Rp 9.138 T, Purbaya: Masih Aman!

Ia menilai Danantara memiliki struktur manajemen dan sumber pendapatan yang solid, termasuk dividen yang setiap tahun mencapai rata-rata Rp80 triliun.

“Sejauh ini saya belum dihubungi soal masalah itu. Tapi karena proyek ini di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan pendapatan sendiri, termasuk dividen yang rata-rata mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun,” ujarnya.

Ia menilai Danantara semestinya mampu mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh dengan memanfaatkan dana internal.

BACA JUGA:Tanggapi Rencana Dana APBN untuk Ponpes Ambruk di Sidoarjo, Menkeu Purbaya: Saya Belum Terima..

Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang bersifat komersial dan dikelola secara korporasi.

“Harusnya mereka bisa mengatur dari dana yang dimiliki, jangan lagi membebani APBN. Kalau tidak, semuanya akan kembali ke pemerintah, termasuk dividennya. Padahal, prinsipnya harus ada pemisahan yang jelas antara pengelolaan korporasi dan pemerintahan,” tegasnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan kerja sama antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor dari Tiongkok melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

BACA JUGA:Bingung Dicari Tak Ketemu, Kejagung Minta Pengacara Serahkan Silfester Ke Penyidik

Proyek ini sebelumnya sempat menghadapi tantangan pembiayaan akibat peningkatan biaya konstruksi dan bunga pinjaman.

Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar APBN tetap fokus pada program-program yang menyentuh kepentingan publik.