DPR Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Usul Gunakan Dapur Sekolah Demi Keamanan

POSTINGNEWS.ID --- Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa pekan terakhir membuat publik resah. Program unggulan pemerintah yang digadang-gadang meningkatkan kualitas gizi anak justru menuai kritik keras setelah ribuan siswa dilaporkan sakit usai mengonsumsi makanan dari dapur penyedia.

DPR RI, melalui Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang.

BACA JUGA:DPR Soroti Kasus Keracunan Program MBG: Kritik Demi Keselamatan Anak, Bukan Politisasi

Stop Tambah Dapur Baru, Evaluasi yang Ada

Charles menilai pemerintah tidak boleh gegabah dalam memperluas skala program tanpa evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan, penambahan dapur baru untuk produksi massal sebaiknya dihentikan sementara waktu.

“Saya mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan,” tegas Charles di Jakarta, Selasa (30/9).

BACA JUGA:BGN Wajibkan Sertifikat Higienis untuk Dapur MBG, Buka 60 Ribu Lowongan Chef Lokal

Audit Ketat Rantai Produksi Makanan

Menurut Charles, akar masalah program MBG terletak pada sistem produksi massal yang selama ini dijalankan oleh Sentra Produksi Pangan Gotong Royong (SPPG). Sistem ini rentan menimbulkan makanan basi karena jumlah produksi yang sangat besar dan distribusi yang tidak terpantau ketat.

Ia mendorong agar pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), melakukan audit menyeluruh di seluruh rantai produksi makanan, mulai dari dapur, bahan baku, hingga distribusi ke sekolah.

“Banyak kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG,” ujarnya.

BACA JUGA:BGN Akui Salah soal Kasus Keracunan Massal MBG, Janji Tanggung Biaya Korban dan Perketat SOP

Usulan Dapur Sekolah: Lebih Transparan dan Aman

Sebagai solusi, Charles mengusulkan pemanfaatan dapur sekolah untuk menggantikan dapur produksi massal. Menurutnya, sistem ini lebih transparan, efektif, sekaligus mudah diawasi.

“Pemerintah dalam hal ini BGN harus mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai alternatif yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi oleh guru, orang tua, serta masyarakat,” katanya.

Dengan dapur sekolah, pengawasan bisa dilakukan langsung oleh pihak internal sekolah bersama orang tua murid. Hal ini diyakini bisa meminimalisir risiko kontaminasi bakteri saat memasak maupun mendistribusikan makanan.

BACA JUGA:Ayam Mentah & Nasi Basi, Program MBG di Batu Dihentikan Sementara, Sekolah Pilih Utamakan Kesehatan Siswa

Sajian Fresh, Bukan Produksi Massal