Menteri ESDM Sebut Harga BBM Murni yang Dibeli Swasta Harus Adil, Bahlil: Harus Semua Terbuka!

POSTINGNEWS.ID --- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya keadilan dalam penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) murni yang akan dipasok Pertamina kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. 

Menurutnya, proses jual beli tersebut harus mengedepankan keterbukaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik Pertamina sebagai penyedia maupun badan usaha swasta sebagai pembeli. 

Hal ini muncul setelah sejumlah SPBU swasta resmi menyetujui pembelian BBM murni dari Pertamina dengan sistem business to business (B2B).

Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan dan transparansi dalam proses distribusi energi nasional. 

BACA JUGA:Gandeng China Untuk Kerja Sama, Mendes Optimis Majukan Desa di Berbagai Bidang, Yandri: Arah Kebijakan ini Sejalan Asta Cita Ke-6 Presiden Prabowo

"Menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli (jujur), harus semua terbuka. Dan setelah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," katanya, pada hari Jumat, 19 September 2025.

Selain membahas soal harga, Bahlil juga menyoroti aspek kualitas dari BBM murni yang diimpor melalui Pertamina. 

Ia menekankan pentingnya verifikasi bersama agar tidak ada perbedaan data maupun keraguan mengenai mutu bahan bakar tersebut. 

"Agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan," ujar Bahlil.

BACA JUGA:5 Film Detektif dengan Misteri Tak Terpecahkan yang Bikin Kamu Penasaran Sampai Akhir

Ia menambahkan bahwa distribusi BBM murni ini direncanakan akan segera berlangsung. 

Jika tidak ada kendala teknis, maka pasokan dari impor melalui Pertamina bisa tiba di Indonesia paling lambat dalam kurun waktu tujuh hari. 

"Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan? Mulai hari ini, sudah dibicarakan. Nanti harus dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insyaallah pada lambat 7 hari, barang boleh bisa masuk di Indonesia," paparnya.

Langkah pemerintah ini dianggap sebagai strategi untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memberikan ruang bagi badan usaha swasta untuk mendapatkan akses BBM murni dengan sistem yang lebih terbuka dan adil.