Prabowo Didesak Jadi Komandan Reformasi Polri, Bukan Cuma Penonton di Istana

JAKARTA, PostingNews.id – Presiden Prabowo Subianto kini didesak agar tak cuma melempar wacana, tapi benar-benar turun tangan memimpin langsung reformasi Polri. Pesannya adalah kalau mau hasilnya terasa, Presiden Prabowo Subianto harus jadi komandan utama, bukan sekadar penonton.

Reformasi Polri, kata banyak pihak, cuma akan berhasil kalau polisi tidak dijadikan alat politik praktis dan pucuk pimpinannya diisi jenderal yang punya integritas, bukan sekadar jago lobi.

Sebelumnya, Prabowo memastikan akan segera membentuk tim reformasi kepolisian. Ini jadi tindak lanjut dari aspirasi Gerakan Nurani Bangsa saat dialog terbuka di Istana Presiden, 11 September 2025. Namun, ekspektasi publik sudah melambung tinggi, jangan sampai tim itu cuma sekadar stempel tanpa gigi.

Anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil, tegas menyarankan agar Presiden memimpin langsung. Alasannya sederhana, Presiden punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan Kapolri, jadi dia yang harus di garis depan.

BACA JUGA:Terbongkar! Rahasia Algoritma TikTok: Kunci Masuk FYP dan Konten Viral, Kreator Perlu Tahu ini

“Sejak Kapolri dijabat Jenderal (Purn) Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo, upaya reformasi sudah dan masih berlangsung,” kata Nasir kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025.

Menurut Nasir, Polri yang profesional, modern, dan tepercaya tidak akan lahir hanya dari jargon. Butuh pengawasan disiplin, konsistensi menjalankan rencana strategis, dan evaluasi yang tegas dari Presiden.

“Para pembantunya (presiden) bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Tapi, Nasir menegaskan DPR, khususnya Komisi III, tidak akan ikut-ikutan duduk di tim reformasi Polri. Peran legislatif jelas: mengawasi pemerintah, termasuk Polri, bukan jadi bagian dari dapur eksekutif.

BACA JUGA:Gaji Fantastis Tanpa ke Kantor! Inilah 6 Pekerjaan 'Diremote' Jarak Jauh yang Paling Dicari di Tahun 2025, Ada Apa Saja?

Ia pun mengingatkan jangan sampai reformasi Polri dicemari kepentingan politik. Kalau polisi tetap ditarik-tarik jadi alat, semua akan sia-sia. “Meritokrasi juga tak kalah pentingnya sehingga yang duduk di posisi-posisi puncak dan strategis di semua level adalah mereka yang memiliki kemampuan dan integritas. Ikan busuk berasal dari kepala adalah frasa satir yang pernah diucapkan oleh Kapolri Jenderal Sigit,” katanya.

Nada dukungan juga datang dari Fraksi NasDem. Rudianto Lallo menyebut Presiden paling paham apa yang dibutuhkan Polri. Jadi kalau Prabowo ingin membentuk komisi reformasi, DPR siap pasang badan.

“Polri dan TNI adalah alat negara, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum. Jadi, kalau Presiden ada keinginan membentuk tim reformasi Polri, kita mendukung,” kata Rudianto.

Bagi Rudianto, semangat reformasi seharusnya tidak berhenti di Polri saja. Semua lembaga tinggi negara mesti ikut dibersihkan. “Kita memaknai positif keinginan Bapak Presiden karena beliau yang paling tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan,” ujarnya.