Gus Wal Bingung, Untuk Apa Ada Bansos Kalau BBM Naik?

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Rencana Pemerintah untuk menaikkan BBM subsidi dan non subsidi para bulan Juni 20024 menuai banyak tanggapan.

Krisis di timur tengah dan kenaikan harga minyak mentah memaksa pemerintah mengeluarkan biaya lebih untuk mengimpor BBM.

Dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan sektor lain khususnya distribusi pangan yang berhubungan dengan sarana transportasi menggunakan BBM.

"Kenaikan BBM dampaknya cukup besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Harga-harga sembako dipastikan akan naik, moda transportasi di daerah ikut naik menyesuaikan kenaikan BBM," kata Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Gus Wal, dikutip pada Jumat 31 Mei 2024.

BACA JUGA:Ketum PNIB Gus Wal Geram Ada Da'i yang Diduga Haramkan Ketupat, Sungkeman, dan Halal Bihalal

"Masyarakat di desa dengan pendapatan minim akan merasakan lonjakan BBM sebagai meroketnya belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Ini fakta yang barangkali berbeda dengan dampaknya di kota-kota besar dengan pendapatan lebih tinggi," tambahnya.

PNIB juga menyoroti perekonomian yang masih belum merata di penjuru daerah, kebijakan Bansos dan subsidi salah sasaran yang masih sering terjadi.

Persoalan semakin komplek saat ditambah kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan biaya mobilitas masyarakat untuk beraktifitas dan berusaha.

"Subsidi tunai dan Bansos yang hanya diterima tidak lebih dar 10% jumlah penduduk Indonesia pada akhirnya tidak berarti apa-apa ketika BBM, sembako, listrik ikut naik," ungkap Gus Wal.

"Bagi masyarakat tidak mampu namun tidak terjangkau Bansos karena persoalan amburadulnya data, akan semakin membuat mereka terpuruk dalam kemiskinannya. PNIB menghimbau penghapusan bansos yang lebih banyak salah sasaran, lebih baik dialokasikan untuk memurahkan harga BBM. Harga BBM murah otomatis akan membuat sektor lain ikut turun," lanjutnya.

BACA JUGA:Gus Wal Apresiasi Densus 88 Atas Keberhasilannya Meringkus Enam Terduga Teroris di Kalbar dan Sumsel

Beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dan tidak tersolusikan dengan baik oleh pemerintah lambat laun akan menimbulkan kerawanan sosial.

PNIB mendorong pemerintah untuk lebih berpihak kepada persoalan masyarakat kelas bawah yang nyata terjadi.

Kebijakan pemerintah seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan dampak langsung bagi rakyat miskin, mereka jumlahnya hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia.