Mengapa Orang Indonesia Tidak Bisa Bahasa Belanda, Jepang, atau Inggris seperti Malaysia dan Singapura? Cek Faktanya Disini!

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Orang Malaysia dan Singapura seringkali mahir berbahasa Inggris, bahkan dalam percakapan sehari-hari.

Tak hanya itu, mereka sering mencampuradukkan bahasa tersebut dengan bahasa ibu mereka.

Ini disebabkan oleh warisan kolonial mereka, yang memungkinkan mereka untuk memiliki penguasaan bahasa Inggris yang lebih baik.

Sementara itu, pertanyaannya adalah mengapa orang Indonesia tidak memiliki penguasaan bahasa Belanda, Jepang, atau bahasa Inggris meskipun Indonesia juga mengalami masa penjajahan yang cukup panjang, terutama oleh Belanda.

BACA JUGA:Demi Mendukung Kelancaran Acara Internasional, ASN DKI Jakarta Wajib Work From Home Selama KTT ASEAN 2023

Ketika Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 23 Juni 1596, mereka tujuan utamanya adalah berdagang, terutama rempah-rempah, dan kemudian mereka menjajah Indonesia.

Fokus utama mereka adalah mencari keuntungan dari sumber daya alam Indonesia untuk dibawa kembali ke Belanda.

Mereka tidak memiliki niat untuk menyebarkan budaya mereka di Indonesia.

Sebaliknya, aktivitas penjajahan Belanda di Indonesia sering kali diidentikkan dengan cerita penindasan, perampasan, dan perbudakan.

Oleh karena itu, kehadiran Belanda dan Jepang di Indonesia pada masa itu lebih sering dilihat sebagai musuh, dan orang Indonesia tidak memiliki keinginan mendalam untuk mempelajari budaya atau bahasa penjajah tersebut.

Pada masa penjajahan, meskipun umumnya orang Indonesia bisa berbicara dalam bahasa Belanda, namun pengetahuan ini tidak diteruskan kepada generasi berikutnya.

Saat berkomunikasi dengan keluarga dan anak-anak mereka, orang Indonesia lebih suka menggunakan bahasa daerah atau bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia.

Dengan demikian, kosakata bahasa Belanda atau Jepang yang dikuasai oleh orang tua pada masa itu tidak diajarkan atau diturunkan kepada generasi penerus.

BACA JUGA:Gegara ini Warga Didenda Rp 500 Ribu Oleh Dinas LH DKI Jakarta