Perwakilan Taliban Berkunjung ke Indonesia, Kemenlu: Mereka di Jakarta Secara Informal
Rabu 26-07-2023,22:43 WIB
Ilustrasi: Taliban lakukan kunjungan ke Indonesia didampingi mantan wapres RI Jusuf Kalla.--Istimewa
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pada Selasa (25/7), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan bahwa anggota Taliban dari pemerintahan Afghanistan telah melakukan "kunjungan tak resmi" ke Indonesia pada awal Juli 2023.
Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, pemerintahan Taliban berupaya memperkuat pengakuan internasional, termasuk mendekati Indonesia untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi.
Namun, hingga saat ini, Indonesia belum mengakui legitimasi Pemerintah Taliban di Afghanistan sejak kembali berkuasa setelah dua dekade pasukan pimpinan AS menggulingkan rezim mereka.
Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, kunjungan anggota Taliban ke Indonesia dilakukan secara informal.
Meskipun pihak Afghanistan menyebutnya sebagai "delegasi," Indonesia tidak menyebutnya sebagai pertemuan resmi.
"Mereka di Jakarta (berkunjung) secara informal untuk urusan internal dengan perwakilan Afghanistan di sini," kata Teuku.
Hubungan antara Indonesia dan Afghanistan sejak lama didasarkan pada solidaritas agama.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengunjungi Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, pada tahun 2018, beberapa tahun sebelum Ghani melarikan diri saat Taliban menguasai Kabul.
Meskipun beberapa negara memiliki kantor perwakilan di Afghanistan, pemerintahan Taliban tidak diakui secara resmi oleh negara atau badan dunia mana pun.
Indonesia membuka kembali kedutaan besar di Kabul pada tahun sebelumnya setelah ditutup ketika Taliban kembali berkuasa.
Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas Taliban dilaporkan menutup salon kecantikan wanita dan melakukan setidaknya dua eksekusi publik.
Ilustrasi: Taliban lakukan kunjungan ke Indonesia didampingi mantan wapres RI Jusuf Kalla.--Istimewa
Laporan oleh pelapor khusus Afghanistan Richard Bennett kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan lalu menyatakan bahwa Taliban diduga bertanggung jawab atas kebijakan apartheid gender.
Pemerintahan Taliban diyakini memperburuk penderitaan wanita dan anak perempuan dengan hukum keras yang diberlakukan.
Temukan konten postingnews.id menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-
