Pemerintah Ingin Blokir Ekspor Komoditas, Ekonom Justru Ungkap Ada 5 Juta Ton Ekspor Ilegal
Jumat 07-07-2023,19:18 WIB
Editor:
Deden Rinaldi
|
Markas IMF di Washington DC.--Istimewa
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut kebijakan larangan ekspor komoditas secara bertahap.
Ekonom CELIOS juga menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan hilirisasi.
IMF menyampaikan bahwa kebijakan larangan ekspor komoditas memberikan dampak negatif bagi negara lain.
IMF menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan biaya yang terkait dengan kebijakan tersebut.
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan larangan total ekspor komoditas.
Menurut Bhima, program hilirisasi yang dijalankan pemerintah masih jauh dari harapan awal.
Bhima mengemukakan bahwa produk yang diekspor seharusnya sudah dalam bentuk mobil listrik atau baterai, namun yang diekspor masih barang setengah jadi.
Bhima juga mencatat bahwa pemerintah memberikan insentif fiskal yang besar untuk mendukung hilirisasi, namun hal ini berdampak negatif terhadap basis pajak dan rasio pajak di dalam negeri.
Selain IMF, banyak pihak telah meminta pemerintah untuk mengevaluasi program hilirisasi tersebut sebelum menerapkan larangan ekspor total pada komoditas lainnya.
Bhima menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan tarif atau bentuk kebijakan lainnya sebagai alternatif dari larangan ekspor total.
Ia juga menekankan bahwa meskipun ada larangan ekspor total, masih ada jumlah yang signifikan komoditas yang diekspor secara ilegal.
"Buktinya 5 juta ton lebih jadi ilegal, artinya tetap saja,” ungkap dia.
Pada pertemuan ASEAN, Indonesia sebagai negara pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik dengan mengurangi proteksionisme dagang dan larangan ekspor total.
Hal ini akan mendukung pemulihan bersama di kawasan.
Bhima juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan hilirisasi dan memperhatikan regulasi serta praktik pengawasan yang masih banyak menjadi masalah.
"Pemerintah berhati-hatilah dalam konteks hilirisasi," pinta Bhima.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
