Luhut Pandjaitan: Ekspor Pasir Laut Tidak Merusak Lingkungan!
Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, menyatakan kesiapannya menjadi Ketua Umum Partai Golkar apabila mendapatkan dukungan dari anggota partai [email protected]
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan terkait kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan tersebut soal ekspor pasir laut yang baru diresmikan pada 15 Mei 2023.
Dalam keterangannya, Luhut menyatakan jika ekspor pasir laut boleh saja dilakukan. Pasalnya tindakan tersebut disebut takkan merusak lingkungan.
"Nggak dong (tidak merusak lingkungan). Karena semua sekarang ada GPS (global positioning system) segala macam, kita pastikan tidak (merusak lingkungan)," kata Luhut dalam keterangannya Selasa, 30 Mei 2023.
BACA JUGA:Sidang Perdana Perceraian, Inara Rusli dan Virgoun Kompak Tidak Hadir!
Luhut memastikan bahwa kegiatan ekspor pasir laut tidak akan merusak ekosistem yang telah tertata di laut. Pemerintah akan mengatur penggunaan hasil sedimentasi laut tersebut.
"Saat ini, kita memastikan bahwa semua pekerjaan tidak akan merusak lingkungan," lanjut Luhut.
Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mempercepat proyek reklamasi di Pulau Rempang dengan memanfaatkan pasir laut secara lebih intensif.
Presiden Jokowi sebelumnya merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal 9 ayat 2 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa hasil sedimentasi laut berupa pasir laut dapat digunakan
BACA JUGA:Kabar Bahagia untuk ASN! Menkeu Sebut Ada Rencana Gaji PNS Naik di Tahun 2024
untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait ekspor hasil sedimentasi laut, Jokowi mewajibkan pengusaha untuk mendapatkan izin usaha.
Tujuannya yakni mendukung kegiatan ekspor dari menteri yang bertanggung jawab dalam urusan perdagangan. "Izin usaha untuk mendukung kegiatan usaha ekspor diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Pasal 15 ayat (4).
Dengan berlakunya aturan ini, Keputusan Presiden No. 33/2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Selama 20 tahun, ekspor pasir laut telah dihentikan sementara untuk mencegah tenggelamnya pulau-pulau kecil, terutama di sekitar daerah terluar batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau, serta karena masih ada perselisihan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.
BACA JUGA:Kocak! Polisi Kena Prank ODGJ: 'Dikirain Udah Mati'
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
