Mahfud MD dan PPATK Jor-joran Bongkar Transaksi Janggal Rp300 T, DPR Mulai Curiga: 'Ada Motif Politik...'
JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mencurigai adanya maksud terselubung di balik pengungkapan transaksi janggal senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal itu lantaran Menko Polhukam Mahfud MD dan PPATK terlihat sangat getol membongkar transaksi jumbo yang sempat diklaim berasal dari puluhan anak buah Sri Mulyani di Kemenkeu.
Atas sebab itu, Benny pun curiga kalau Mahfud MD sebenarnya memiliki motif politik membahas kasus tersebut. Ia bahkan menduga mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi itu hendak menyudutkan Kemenkeu.
"Sebab kalau tidak bapak-ibu yang saya hormati, saudara Menko Polhukam, dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat, mau memojokkan Kemenkeu atau sejumlah tokoh di Kemenkeu. Itu yang Saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya," kata Benny, dilansir Kamis, 23 Maret 2023.
Adapun para Anggota Komisi III menggelar rapat bersama Mahfud MD dan PPATK untuk mendalami kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu.
Dalam pertemuan itu, para anggota dewan tampak memberondong Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavananda dan Mahfud MD terkait dengan kasus tersebut.
Ivan dan Mahfud MD tampak dicecar dalam Rapat Kerja PPATK dengan Komisi III DPR RI, Selasa, 21 Maret 2023.
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, bahkan menyebut PPATK telah membuat kehebohan soal kasus itu yang berakibat pada gelombang kecemasan di kalangan masyarakat.
"Kerja PPATK selalu kami apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan isu, mohon maaf harus dikoreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah cerita-cerita begini-begini, ujungnya tidak terbukti korupsi," ujar Arteria.
Oleh sebab itu, Arteria memperingatkan PPATK untuk memperbaiki cara menyampaikan informasi kepada publik, khususnya soal kasus dugaan pencucian uang ini.
"Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi, sepemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, narasi bahasanya pun biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak, ini masukan," tegasnya.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber: